Purwakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berharap, organisasi pelajar dan mahasiswa Nahdlatul Ulama mampu memangkas pertumbuhan gerakan konservatisme di sekolah dan perguruan tinggi. Menurutnya, upaya itu dapat dilakukan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan memulai langkah-langkah konkret dan terukur. 

Pernyataan itu disampaikan Kiai Said saat Konferensi Pers Penutupan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pesantren Al-Muhajirin, Cisereuh, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/9) malam. Ia menuturkan, rekomendasi itu sebagai bagian dari hasil Pleno PBNU 2019 yang dihadiri langsung Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU 2015-2020. 

“Rapat Pleno PBNU merekomendasikan di kalangan lembaga dan banom, di kalangan pelajar, mahasiswa IPNU, IPPNU dan PMII untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur guna memangkas pertumbuhan gerakan konservatisme yang bersemayam di kalangan sekolah dan perguruan tinggi,” kata Kiai Said dihadapan para wartawan. 

Selain memangkas pertumbuhan pemahaman radikal tersebut, PBNU berharap ada modifikasi dakwah yang dilakukan ulama muda NU sehingga model dakwah tersebut mampu mengikuti tantangan zaman. Rekomendasi itu dapat dijabarkan dengan menjadikan dakwah di media sosial sebagai kesadaran bersama. 

“Gerakan dakwah di medsos tidak boleh berhenti dilakukan sporadis dan non organisasi. Selanjutnya NU memprioritaskan program untuk mencetak kader dai muda Pesantren dan kader NU yang bisa dijadikan rujukan di media sosial,” lanjutnya. 

Hal itu dapat dilakukan organisasi yang berada dibawah naungan PBNU dengan membekali wawasan literasi media digital kepada para kader muda NU. Dengan begitu kader muda NU bisa beradaptasi dengan tantangan zaman. 

Seperti diketahui, PBNU menggelar Rapat Pleno 2019 pada Jumat sampai Ahad (20-22/9). Ada berbagai persoalan yang dibahas pada pertemuan tersebut. Mulai dari pembahasan perbaikan organisasi, hingga isu-isu aktual seperti pembahasan RUU PKS, RUU Pertanahan, Radikalisme, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba dan RUU KUHP. 

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon