Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa kritik yang sering dikemukakan terhadap pemerintah tidak sedang memposisikan NU sebagai oposisi, melainkan bertujuan membuat keseimbangan. Oposisi itu bagi partai politik, sementara NU merupakan Ormas keagamaan.

 

Kiai Said berpandangan bahwa hingga kini, ketimpangan ekonomi dan penegakkan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

 

"Kalau saya tidak oposisi, hanya mengkritik supaya ada keseimbangan. Jadi supaya orang itu tidak memuji terus," kata Kiai Said pada acara Rosi di Kompas TV, Kamis (30/1) malam.

 

 

Menurut Kiai yang juga menjadi Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini, persoalan  keadilan sosial di Indonesia sebenarnya terjadi sejak awal kemerdekaan. Dari dahulu hingga kini, sambungnya, Indonesia hanya dikuasai oleh kelompok kecil. Keadilan sosial masih jauh panggang dari api.

 

"Jadi negara ini hanya dikuasai oleh kelompok kecil yang berduit, sedangkan mayoritas La haula wa la wuwwata, tidak punya daya apa-apa yang mayoritas ini. Tapi yang berkuasa itu kelompok kecil yang mereka memegang pasar atau memegang ekonomi, memegang keuangan, itu yang kita rasakan, dan semakin ke sini (persoalan keadilan sosial) semakin parah," terangnya.

 

Pada forum tersebut, Alumnus Universitas Ummul Qura Makkah, Arab Saudi itu juga membantah jika ada pihak-pihak yang menganggap bahwa kritik NU ke pemerintah karena kekecewaannya yang tidak mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

 

"Saya tidak ingin dan tidak akan ingin menjadi menteri, tidak akan ingin. Karena apa? saya tahu, saya saya tahu, ini tidak mungkin jadi menteri karena pas-nya (tepatnya) bukan di situ, pas-nya jadi Ketua NU itu," katanya diikuti tawa.

 

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Kendi Setiawan