Yogyakarta, NU Online

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami dugaan tindakan represif aparat terhadap peserta demonstrasi di Yogyakarta. Rekaman kamera pengawas atau CCTV Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu bukti yang diperiksa, terutama untuk menelusuri dugaan penembakan gas air mata hingga ke lingkungan kampus.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah memperoleh gambaran mengenai rangkaian peristiwa tersebut. Informasi yang dihimpun mencakup aksi mahasiswa pada siang hari yang berlangsung damai dengan tuntutan koreksi kebijakan pemerintah, hingga dugaan tindakan represif aparat pada malam hari.

Komnas HAM juga menerima data mengenai mahasiswa yang mengalami luka-luka, penangkapan, dugaan masuknya aparat ke lingkungan kampus, serta penembakan gas air mata.

“Tadi juga sudah sudah diputarkan rekaman CCTV dari UGM terutama yang dari jam 21:00 sampai dini hari. Kita bisa melihat bagaimana gempuran gas air mata yang masuk ke UGM tadi,” ujarnya di UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (13/11/2026).

Anis menegaskan, bukti yang diserahkan UGM penting untuk menganalisis dugaan pelanggaran HAM. Sebelum mendatangi kampus tersebut, Komnas HAM telah bertemu dengan Polda DIY dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Bundaran UGM, gedung DPRD, serta Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Komnas HAM juga meminta keterangan dari sejumlah korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Menurut Anis, masyarakat sipil yang mendampingi peserta aksi secara hukum turut memiliki informasi penting mengenai kronologi kejadian dan perlakuan aparat. Karena itu, kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk mengungkap fakta sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM.

“Hasilnya nanti, kami akan memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak tertentu seperti aparat kepolisian dan yang lainnya,” kata Anis.

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menegaskan bahwa mahasiswa dan sivitas akademika berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Ia mengatakan, UGM mendukung proses pendalaman yang dilakukan Komnas HAM dengan menyediakan data yang diperlukan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengklarifikasi penangkapan mahasiswa sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.

“Kita support data yang dibutuhkan Komnas HAM untuk basis analisis. Kami tidak ingin terjebak pada blocking politik tetapi datalah yang akan berbicara sehingga ada rekomendasi strategis,” ujarnya.

Arie mengungkapkan, satu mahasiswa Fakultas Hukum UGM masih ditahan di Polda DIY. Tim Hukum UGM terus melakukan advokasi dan pendampingan agar mahasiswa tersebut segera dibebaskan.

“Kami akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa tersebut,” ucapnya.