Ditjen Pesantren Dorong Perguruan Tinggi Islam Buka Program Studi Kepesantrenan

Jakarta, NU Online

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pesantren mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mengembangkan kajian kepesantrenan melalui pembukaan program studi (prodi) khusus.

Langkah ini dinilai penting untuk membawa sejarah, tradisi keilmuan, dan kekayaan pesantren ke dalam ruang akademik perguruan tinggi.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag, Mastuki, dalam Sharing Session Kepesantrenan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung.

Mastuki menjelaskan, perguruan tinggi dapat menginisiasi pembukaan prodi kepesantrenan dengan mengajukan naskah akademik dan penilaian pakar (expert judgement) kepada Kementerian Agama.

Menurutnya, pesantren memiliki sumber daya, referensi, dan rujukan ilmiah yang memadai untuk dikembangkan menjadi bidang kajian tersendiri di perguruan tinggi Islam.

Terlebih, pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang memiliki perjalanan sejarah panjang, bahkan telah berkembang ratusan tahun sebelum kemerdekaan.

"Seharusnya pesantren menjadi bagian organik dari pendidikan tinggi keagamaan Islam. Karena secara historis, pesantren lahir terlebih dahulu, baru muncul madrasah pada awal abad 20 (sebagai respon terhadap sistem persekolahan yang diintrodusir penjajah Belanda), kemudian lahir perguruan tinggi Islam 1960an," ujarnya, dikutip dari laman Kemenag, Sabtu (14/11/2026).

Mastuki menyayangkan kajian kepesantrenan di lingkungan UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) masih sangat terbatas.

Meskipun beberapa perguruan tinggi telah memiliki pusat studi kepesantrenan, aktivitas kajiannya dinilai belum sepenuhnya mengungkap kekayaan pesantren.

Karena itu, ia berharap UIN maupun PTKI lainnya lebih aktif menginisiasi pembukaan prodi kepesantrenan.

"Saat ini banyak pesantren seperti holding company yang menyelenggarakan berbagai aktivitas produktif. Lembaga pendidikan formal seperti madrasah, sekolah, diniyah, muadalah, ma'had aly dan universitas umum. Belum lagi kajian kitab yang tetap lestari, PAUD, majelis taklim, atau pengajian untuk orang dewasa," jelasnya.

Menurut Mastuki, luasnya aktivitas pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut tidak hanya menyelenggarakan pendidikan agama. Pesantren juga mengembangkan berbagai jenjang pendidikan formal, pendidikan diniyah, kajian kitab kuning, hingga kegiatan pendidikan masyarakat.

Selain bidang pendidikan, pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat kemandirian ekonomi umat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sejumlah pesantren bahkan telah mampu membangun kemandirian finansial melalui pengelolaan unit-unit usaha.

"Pesantren juga menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga dakwah, jaring pengaman sosial (social safety net), penjaga kebudayaan, serta penguat ketahanan masyarakat dan benteng moral bangsa," jelasnya.

Mastuki turut mengutip pemikiran Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyebut pesantren sebagai subkultur. Konsep tersebut menggambarkan pesantren sebagai sistem kehidupan mandiri yang memiliki nilai, norma, tradisi, dan pola pergaulan khas, tetapi tetap menjadi bagian dari masyarakat luas.

"Artinya, pesantren lebih dari cukup menyediakan sumber sebagai wilayah kajian akademik yang menarik dan potensial," pungkasnya.