Jakarta, NU Online

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa para panelis yang merumuskan pertanyaan untuk debat pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 punya integritas akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Hal tersebut merupakan jawaban atas kritik yang dilontarkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Abdul Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan akrabnya, mengaku keberatan dengan dua nama panelis pada debat ketiga pilpres yang merupakan akademisi Universitas Pertahanan (Unhan) yakni Marsetio dan Kusnanto Anggoro. Menurut Cak Imin, KPU tidak fair karena Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Panelis bisa berasal dari bermacam sumber atau kelembagaan tetapi kami meyakini bahwa beliau-beliau punya kapasitas, punya integritas akademik yang dapat dijaga, dipertahankan," ujarnya pada pada Konferensi Pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Ia mengungkapkan bahwa dalam rapat gabungan antara KPU, tim pasangan calon, dan televisi, semua informasi terkait dengan panelis, termasuk bidang keahlian dan institusi, telah disampaikan dan dibahas secara komprehensif.

"Kami meyakini integritas para panelis itu. Toh apa yang ditulis oleh panelis itu ada 18 pertanyaan, dan sebagaimana yang sudah di debat pertama, debat kedua itu mekanisme pengambilannya juga mekanisme undi secara bertingkat. Jadi begitu diambil tema apa, dapat pertanyaan nomor berapa," paparnya.

"Jadi kalau ada 18 pertanyaan dan kesempatan untuk seperti itu, sudah pasti tidak semua pertanyaaan akan diperoleh, dan sekali lagi menggunakan mekanisme undi yang saya kira kita sama-sama mengetahui dilakukan secara transparan," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU August Mellaz. Ia menegaskan bahwa dalam mencari panelis untuk debat pilpres, fokus utama adalah kualifikasi, kompetensi, dan latar belakang yang relevan dengan tema yang akan dibahas dalam debat tersebut.

"Kemudian konfirmasi dan kesediaan itu sekaligus mengkonfirmasi bukan saja kesiapan dari para panelis untuk dikarantina, termasuk menandatangani pakta integritas dan pertanyaan ke beliau-beliau semua, apakah setiap panelis ini bukan menjadi bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye. Jadi sudah clear di situ," ujarnya.