Jakarta, NU Online

Persoalan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ternyata masih berlanjut. Sebelumnya, pada 28 Desember 2025, para pengurus dari kedua pihak sudah makan siang bersama atas undangan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di kediamannya di Surabaya. Situasi yang sempat memanas selama satu bulan pun, untuk sementara, kembali cair.

NU Online telah merangkum seluruh peristiwa persoalan di PBNU sejak terbitnya Risalah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 hingga pertemuan di Surabaya. Semuanya terangkum dalam artikel kronologi persoalan di PBNU bagian kesatu hingga kesepuluh.

Pada kronologi persoalan di PBNU bagian ke-11, NU Online menyajikan beragam peristiwa sejak akhir Desember 2025 hingga akhir Januari 2026. Mulai dari polemik status Sekjen PBNU, Rapat Pleno yang menganulir hasil Rapat Pleno 9 Desember 2025, hingga Peringatan Harlah 100 Tahun NU dengan berbagai persoalan yang menyertainya. 

Berikut kronologi persoalan di PBNU bagian ke-11:

30 Desember 2025
Peresmian 69 SPPG di Batang

Kronologi persoalan di PBNU ke-11 ini dimulai dari peristiwa Peresmian 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama. Peresmian ini berlangsung di Pondok Pesantren Al Hasani Sikebo, Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Desember 2025.

Agenda ini dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta sejumlah jajaran PBNU, antara lain KH Masyhuri Malik, Alissa Wahid, Fahmi Akbar Idris, Amin Said Husni, dan KH Nurul Yaqin Ishaq. Hadir juga Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), dan jajaran PCNU se-Jawa Tengah.

Para tamu undangan itu, secara berurutan disebutkan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat menyampaikan amanat sebagai sebuah penghormatan. Ia kemudian menegaskan bahwa Kepala BGN dan PWNU Jawa Tengah tak ragu menyebut Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

"Jadi telah hadir dengan sempurna, bersama-sama saya hari ini, representasi atau wakil dari negara yaitu kepala BGN Pak Dadan Hindayana dan representasi dari struktur pemilik daulat Nahdlatul Ulama yaitu Ketua PWNU Jawa Tengah, dan dua-duanya tanpa ragu-ragu menyatakan saya sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan koherensi struktural yang tidak bisa diingkari lagi," tegas Gus Yahya disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Selanjutnya, Gus Yahya menyebut Pengasuh Pesantren Al Hasani KH Abdussyakur Nurhalim. Lalu ia bercerita semasa kecil yang diasuh oleh Kiai Abdussyakur di Rembang. Kiai Abdussyakur merupakan santri kinasih KH Cholil Bisri, ayahnya Gus Yahya.

"Kang Syakur ini dulu bagian buatkan sambal buat saya tiap pagi, karena beliau dulu mondok di Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang dan ikut bapak saya, ikut mengasuh saya dan adik-adik saya, dan dia yang bertanggung jawab atas gizi saya dan adik-adik saya waktu itu. Jadi ini sekarang dia harus mengembangkan tanggung jawabnya untuk santri-santrinya. Jadi kalau gizi saya ini agak kurang karena tinggi kurang maksimal, yang tanggung jawab dia pak, gara-gara kualitas sambal ini," kata Gus Yahya, lagi-lagi berkelakar dan disambut tawa hadirin.

Kemudian Gus Yahya memberi penghormatan dengan menyebut Wakil Bupati Batang Suyono, serta para perwakilan dari pesantren-pesantren penerima program MBG dan pelaksana SPPG dari Jawa Tengah.

Setelah menyampaikan penghormatan kepada tamu hadirin, Gus Yahya membeberkan sejumlah program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya MBG dan Sekolah Rakyat.

Gus Yahya menekankan bahwa MBG merupakan hal baru di Indonesia yang akan berdampak sangat luar biasa dan fundamental terhadap struktur ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimana yang juga ditekankan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dalam sambutan sebelum Gus Yahya.

"Tadi Pak Dadan menekankan, program MBG ini diupayakan sungguh-sungguh agar jangan sampai lagi-lagi jatuh ke tangan korporasi-korporasi besar atau BUMN, tetapi didorong untuk menjadi ruang ekonomi yang seluas-luasnya bagi masyarakat banyak. Ini berarti adalah strategi untuk mentransformasikan struktur ekonomi masyarakat. Ini luar biasa," kata Gus Yahya.

Menyinggung anggaran negara

Gus Yahya juga menyinggung soal anggaran negara yang disediakan untuk program MBG. Menurutnya, program MBG dan sejumlah program baru lainnya mentransformasikan model pemanfaatan anggaran negara yang akan menjadi pola baru. Hal itu juga akan mengubah template (pola) dari tata kelola keuangan negara.

"Mudah-mudahan ke depan kita tidak akan menemui lagi template dari anggaran belanja yang di situ masih dititipkan misalnya pagu korupsi," kata Gus Yahya.

Memperkenalkan Amin Said Husni

Soal pagu korupsi itu, Gus Yahya menyinggung perilaku politisi di pemerintahan yang sudah sangat hafal memainkan pola tata kelola keuangan negara.

Gus Yahya kemudian memperkenalkan Amin Said Husni yang sebelum menjadi pengurus PBNU adalah seorang politisi asal Bondowoso. Namun, ia menyebut Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal, bukan sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.

"Ini Pak Dadan, saya perkenalkan Sekjen PBNU Doktor Amin Said Husni ini. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI dua periode dan kemudian sesudah itu menjadi Bupati Bondowoso dua periode. Jadi hafal betul beliau ini, template-nya itu hafal betul," kata Gus Yahya.

31 Desember 2025

Respons dari Wasekjen PBNU

 

Pernyataan Gus Yahya itu mendapat respons dari Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung. Ia memberikan pernyataan publik melalui keterangan tertulis kepada media, pada 31 Desember 2025 atau sehari setelah peresmian 69 SPPG di Pesantren Al Hasani Batang.

Sulaiman Tanjung merespons dan menyayangkan pernyataan Gus Yahya dalam pertemuan di Batang itu. Ia menyebut bahwa Sekjen PBNU, sebagaimana kesepakatan di kediaman Kiai Miftachul Akhyar, adalah H Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

"Ini yang kami sayangkan. Keluar dari rumah Rais Aam menyampaikan pesan islah dan menyebut Sekjen kembali ke Gus Ipul. Tetapi dalam forum publik di Jawa Tengah justru menyebut nama lain. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan sikap," tegas Sulaiman Tanjung.

Ia menuturkan, apabila pernyataan yang dilontarkan berubah-ubah dan tidak konsisten maka publik akan menilai bahwa Gus Yahya tidak memiliki itikad islah yang sungguh-sungguh.

"Padahal para kiai sudah berusaha keras meredakan situasi melalui berbagai pertemuan," tegas Sulaiman Tanjung.

Ia juga menyinggung soal penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU yang telah menjadi kesepakatan. Menurutnya, Muktamar tidak bisa diselenggarakan tanpa persetujuan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

“Karena itu, setiap langkah yang mengabaikan posisi Rais Aam sama saja dengan mengabaikan konstitusi dan tradisi NU," kata Sulaiman.

2 Januari 2026

Jawaban Gus Yahya soal posisi Sekjen PBNU

Gus Yahya memberikan pernyataan kepada awak media setelah ditanya mengenai posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Ia mencoba meluruskan persepsi mengenai hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar di Pesantren Lirboyo pada 25 Desember 2025 dan silaturahmi di kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Surabaya pada 28 Desember 2025.

Menurut Gus Yahya, pertemuan di Jawa Timur itu tidak menyebut Gus Ipul kembali menjabat sebagai Sekjen PBNU. Namun, hasil dari pertemuan tersebut adalah menegaskan kembali posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akan segera menyelenggarakan Muktamar Ke-35 NU. 

Saat di Surabaya, Gus Yahya mengaku memberikan jawaban yang hanya bersifat secara umum bahwa para pengurus NU akan bersama hingga akhir masa kepengurusan. Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tak menyebutkan jabatan secara spesifik. 

"Pernyataan itu terbuka untuk berbagai tafsir dan tidak dapat dimaknai sebagai keputusan organisatoris yang definitif,” kata Gus Yahya kepada awak media di Jakarta. 

Gus Yahya beranggapan bahwa media keliru menafsirkan pernyataan terbuka dan bersifat umum itu, yang seolah-olah menjadi keputusan tegas dan konklusif.

Ia mengingatkan bahwa Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar NU di Lirboyo pada 25 Desember 2025 menghasilkan dua keputusan utama. 

Pertama, menyegerakan pelaksanaan Muktamar. Kedua, penegasan bahwa Gus Yahya sebagai Ketua Umum bersama Rais Aam bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Muktamar.

Sementara posisi Sekjen dan Katib Aam PBNU sama sekali tidak dibahas dan tidak diputuskan dalam pertemuan di Pesantren Lirboyo itu. Namun persoalan itu akan dibahas lebih lanjut. 

"Status jabatan Sekjen dan Katib Aam justru menjadi salah satu agenda yang perlu dibahas lebih lanjut sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Konsultasi Lirboyo," pungkasnya. 

9 Januari 2026

Respons dari Wasekjen PBNU

 

Wasekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid menyayangkan sikap Gus Yahya yang dinilai tak pernah menindaklanjuti upaya islah. Ia menyebut, Gus Yahya tak sungguh-sungguh soal upaya rekonsiliasi. 

“Fakta di lapangan menunjukkan tidak ada tindak lanjut dalam bentuk kerangka islah. Tidak ada tahapan, tidak ada time line, dan tidak ada kerja bersama. Ini yang membuat publik menangkap kesan bahwa Gus Yahya memang mengulur waktu dan tidak sungguh-sungguh menginginkan islah,” kata Imron kepada wartawan, pada 9 Januari 2026.

Menurutnya, Rais Aam KH Miftachul Akhyar sudah membuka jalan untuk islah dengan terlebih dulu menggelar Rapat Pleno. Kemudian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU, lalu berakhir pada penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU. 

“Tapi sampai hari ini (9 Januari) tidak ada itikad yang ditunjukkan oleh Gus Yahya untuk berjalan di rute itu. Ini adalah tanda kuat bahwa Gus Yahya tidak menginginkan islah,” tegas Imron. 

Ia memperingatkan Gus Yahya bahwa KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU akan mengambil keputusan apabila rute atau jalan yang telah diberikan itu tidak dijalankan. 

“Kalau islah tidak dijalankan, rute yang sudah dibuat tidak diikuti, dan waktu terus dibiarkan berjalan, maka jangan menyalahkan pihak lain jika Rais Aam mengambil keputusan-keputusan demi menjaga marwah jam'iyah dan memastikan NU tetap berjalan,” tegasnya. 

26 Januari 2026

Persiapan Harlah 100 Tahun NU

 

PBNU mempersiapkan penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir (Harlah) 100 Tahun Nahdlatul Ulama versi Masehi yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026. 

Pada 26 Januari 2026, beredar salinan digital Surat Pengantar Undangan Puncak Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama Ke-100 Masehi berkop PBNU Nomor 5067/PB.03/Α.Ι.01.47/99/01/2026. Surat ini ditandatangani oleh Ketua PBNU Rumadi Ahmad dan Wasekjen PBNU Najib Azca, pada 4 Sya'ban 1447/23 Januari 2026.

Surat ini ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia dengan tembusan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU. 

“Bersama surat ini, kami menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Masehi. Mengingat pentingnya acara ini, kehadiran Bapak/Ibu merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih,” demikian petikan surat tersebut. 

Surat Pengantar Undangan ini memuat satu lampiran berupa Surat Undangan yang terdapat nama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Surat Undangan ini memuat ajakan untuk hadir dalam acara Peringatan Harlah 100 Tahun NU di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026 pukul 06.00 WIB. 

“Dimohon hadir 30 menit sebelum acara Mohon konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 28 Januari 2026,” demikian sebagian petikan dari Surat Undangan Harlah 100 Tahun NU itu. 

Penjelasan Gus Tajul 

Tak lama berselang setelah Surat Undangan itu beredar, muncul sebuah pesan berantai dari Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul). Ia menegaskan bahwa pencantuman nama Rais Aam PBNU di Surat Undangan Harlah 100 Tahun NU itu belum mendapat persetujuan KH Miftachul Akhyar.

NU Online kemudian meminta konfirmasi kepada Gus Tajul melalui WhatsApp. Ia membenarkan bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. “Ya benar. Itu pernyataan saya yang saya kirimkan ke WAG Pengurus Syuriyah-Tanfidziyah PBNU,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Ia juga mempersilakan NU Online untuk mengutip pernyataan itu.

Berikut petikan pesan Gus Tajul:

“Assalamualaikum… 
Menyikapi beredarnya undangan Peringatan Harlah NU ke-100 Masehi yang mencantumkan nama Rais Aam, melalui wasilah postingan ini, dan atas seizin beliau, saya perlu menyampaikan klarifikasi bahwa agenda tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Rais Aam.

Saat sowan kepada Rais Aam hari Senin, 12/01/26 lalu, Gus Yahya memang menyampaikan rencana kegiatan tersebut. Tapi saat itu Rais Aam memberikan arahan yang jelas agar digelar Rapat Pleno terlebih dahulu.

Hingga saat ini, arahan tersebut belum ditindaklanjuti karena Gus Yahya justru mengusulkan agar digelar RaGab (Rapat Gabungan) dulu.

Dengan demikian, pencantuman nama Rais Aam dalam undangan yang beredar adalah tidak benar dan itu dilakukan tanpa seizin  beliau.

Demikian agar selanjutnya menjadi pedoman bagi semua pihak. Nuwun, (Tajul Mafakhir).”

27 Januari 2026

Sehari setelah beredarnya penjelasan Gus Tajul, muncul salinan digital Surat Tabayun dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang ditujukan kepada Gus Yahya. Surat berkop PBNU bernomor 4833/PB.23/Α.ΙΙ.08.71/99/01/2026 ini berisi tentang Tabayun Atas Beredarnya Undangan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi. Surat ini ditandatangani KH Miftachul Akhyar pada 26 Januari 2026.

Berikut isi Surat Tabayun dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kepada Gus Yahya:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin.

Disampaikan dengan hormat bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya telah menerima banyak pertanyaan tentang beredarnya Undangan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Masehi sebagaimana terlampir Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Panjenengan dapat memberikan klarifikasi atas kebenaran undangan tersebut.

Sekadar mengingatkan, sejak pertemuan Panjenengan dan saya di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya pada Hari Jumat (26/12/2025) pagi, saya telah menegaskan perlunya Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang berlangsung sehari sebelumnya.

Demikian juga ketika pada Hari Senin (12/01/2026) Panjenengan menyampaikan rencana kegiatan tanggal 31 Januari 2026, saya menjawab dengan menanyakan kapan agenda Rapat Pleno akan dilaksanakan Pertanyaan tersebut kemudian justru Panjenengan jawab dengan mengusulkan agenda Rapat Gabungan (Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah)

Saat ini, saya sedang menunggu respons Panjenengan atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2020 yang telah saya kirimkan. Saya berharap, surat permohonan maaf itu dapat menutup kegaduhan secara menyeluruh. Sebagaimana telah saya sampaikan, surat jawaban itu adalah hasil musyawarah saya selaku Rais Aam dengan dua Wakil Rais Aam, agar kegaduhan segera berhenti dan kebersamaan seperti awal-awal kepengurusan PBNU segera terwujud, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku

Sewaktu Panjenengan menyodorkan surat undangan untuk Presiden dalam draf yang hanya ditandatangani saya dan Panjenengan, saya menjawab bahwa undangan harus ditandatangani berempat sebagaimana lazimnya Pertimbangan saya, agar Presiden dan masyarakat tahu bahwa PBNU sudah normal seperti semula. Namun demikian, tentu ada prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum kita berempat bisa menandatangani surat itu, yaitu diselenggarakannya Rapat Pleno.

Untuk itu, saya berharap agar Panjenengan dapat mempertimbangkan kembali rencana penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Lahir (Harian) Nahdlatul Ulama Ke-100 Tahun Masehi di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026. Penyelenggaraan Peringatan Harlah, masih dapat dilaksanakan di kesempatan lain sesudah tanggal 31 Januari 2026. Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik.

Demikian surat ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, serta merichai semua khtiar kita untuk menjaga kemaslahatan Jamiyah Nahdlatul Ulama dan bangsa yang kita cintai ini.

والله الموفق إلى القوم الطريق
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tembusan:

Rais Syuriyah PWNU se-Indonesia

Ketua Tanfidziyah PWNU se-Indonesia

Tanggapan Pihak Gus Yahya

NU Online memperoleh dokumen PDF berjudul “Update Islah PBNU per 27 Januari 2026” yang terkonfirmasi berasal dari pihak Gus Yahya. Isinya memuat tentang konteks dan kronologi Islah. Selain itu, terdapat lampiran berupa verbatim komunikasi antara Kiai Miftachul Akhyar dengan Gus Yahya via WhatsApp secara kronologis. 

Terlebih dahulu, dokumen itu menjelaskan tentang konteks islah yang dimulai dari pertemuan Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 25 Desember 2025. 

Pertemuan ini dihadiri sejumlah kiai sepuh, termasuk KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, dan KH Kafabihi Mahrus. 

Kemudian Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf kembali bertemu pada 28 Desember 2025 di kediaman Kiai Miftachul Akhyar, Pondok Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur. 

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tokoh penting PBNU, termasuk H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Dr Amin Said Husni, Prof Mohammad Nuh, KH Akhmad Said Asrori, KH Muhibbul Aman Aly, Gus Athoillah Anwar, dan KH Miftah Faqih. 

Pertemuan itu atas usulan Gus Yahya Staquf: “agar kita (PBNU) bertemu kembali”. Dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan pembicaraan ihwal sengketa organisasi. Namun yang dilakukan hanya silaturahmi, membaca shalawat Nabi, dan makan bersama (ambeng). 

Setelah pertemuan tersebut, Gus Yahya meminta waktu kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk bertemu melakukan langkah-langkah lanjutan bagi konsolidasi organisasi. Karena kondisi kesehatan yang kurang baik, pertemuan itu baru bisa terjadi pada 12 Januari 2026 di Surabaya. Gus Yahya hadir dengan mengajak Dr Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum PBNU, yang sempat diangkat menjadi Sekjen PBNU menggantikan Gus Ipul karena kesibukannya sebagai Menteri Sosial. 

Ternyata di kediaman KH Miftachul Akhyar, juga hadir Gus Tajul Mafakhir, Gus Afifuddin Dimyati, dan Gus Nur Hidayat. Mereka ikut terlibat dalam perbincangan dengan Rais Aam yang berlangsung lebih dari 1 jam itu. 

Bahkan kemudian Gus Tajul membuat catatan pembicaraan dalam pertemuan tersebut yang dibagikan di grup PBNU Syuriyah dan Tanfidziyah (terlampir). 

Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah lanjutan Islah, termasuk penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU untuk membatalkan keputusan sebelumnya yang memakzulkan Gus Yahya dan mengangkat Pj Ketum PBNU yaitu Kiai Zulfa Mustofa. Dalam catatan yang beredar cukup luas itu, Gus Tajul menulis bahwa sebelum Rapat Pleno, dilakukan dulu Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah. 

Keputusan penting lainnya adalah disepakatinya penyelenggaraan peringatan Harlah 100 Tahun NU pada 31 Januari 2026 di Jakarta. 

Catatan komunikasi antara Gus Yahya dan Kiai Miftachul Akhyar yang beredar itu menggambarkan berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh Gus Yahya dalam rangka tindak lanjut pertemuan sebelumnya, khususnya dalam persiapan penyelenggaraan Harlah NU ke-100 di Jakarta. 

Berikut saripati komunikasi via Whatsapp Gus Yahya dengan Rais Aam: 

Gus Yahya melakukan berbagai upaya sungguh-sungguh dan santun dalam melanjutkan ikhtiar tindak lanjut Islah dengan Kiai Miftachul Akhyar. 

Kondisi mesehatan Kiai Miftachul Akhyar tampaknya menjadi pertimbangan utama langkah lanjutan islah yang tidak berjalan secepat yang diinginkan. 

Terkait penyelenggaraan Harlah NU, Rais Aam menyetujui pelaksanaan pada 31 Januari di Jakarta. 

Dengan alasan diperlukan langkah cepat, khususnya untuk menghadirkan Presiden RI dalam acara Harlah, Gus Yahya awalnya mengusulkan agar surat undangan kepada beliau cukup ditandatangani oleh Rais Aam dan Ketum PBNU. 

Dengan alasan agar kesan islah PBNU sudah berjalan baik, Rais Aam mengusulkan agar undangan ditandatangani oleh 4 orang: Rais Aam, Katib Aam, Ketum, dan Sekjen PBNU. Gus Yahya setuju dan memproses surat dengan tanda tangan oleh 4 orang.

Draf surat kepada Presiden Prabowo dengan 4 tanda tangan sudah dikirimkan di Digdaya pada 12 Januari 2026 namun hingga 15 Januari pukul 11.56 WIB belum juga ditandatangani oleh Sekjen Gus Ipul. Gus Yahya mengusulkan langkah antisipatif dengan membuat surat hanya bertanda tangan dua, dengan Rais Aam. 

Rais Aam tidak membalas pesan WA Gus Yahya setelah tanggal 12 Januari 2026. Balasan terakhir Rais Aam pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 16.13 WIB. 

Gus Yahya mengirimkan pesan dan izin sowan ke Kedung Tarukan (Surabaya, kediaman Rais Aam) pada tanggal 17 Januari 2026 sore namun tidak dibalas. Pada tanggal 18 Januari 2026 pagi, Gus Yahya di Surabaya minta waktu sowan dan meminta tanda tangan kepada Rais Aam namun pesan tidak dibalas. 

Pada tanggal 24 Januari 2026 pukul 08.56 WIB (Gus Yahya) minta waktu sowan setelah acara di Pekalongan, diperkirakan habis Maghrib sampai di Surabaya. Rais Aam menjawab bahwa kondisi kurang sehat. 

Pada tanggal 24 Januari 2026 pukul 19.56 WIB, Gus Yahya mengirimkan pesan minta izin mencantumkan nama Rais Aam dalam undangan Harlah yang hendak segera dicetak. Rais Aam tidak menjawab dan menyampaikan keberatan. 

Undangan Harlah ke-100 NU dicetak dan mulai dibagikan. Lalu muncul pernyataan kontroversial dari Gus Tajul Mafakhir dan Surat Tabayun dari Rais Aam itu… 

28 Januari 2026

Gus Yahya sowan KH Miftachul Akhyar

 

Gus Yahya kembali sowan ke kediaman KH Miftachul Akhyar di Surabaya. Foto saat sowan ini tersebar di media sosial. Tampak hadir juga Amin Said Husni, Gus Tajul, dan Prof M Nuh. 

Pertemuan ini merupakan agenda sowan Gus Yahya untuk melaporkan kegiatan Harlah 100 Tahun NU (masehi) yang akan dilaksanakan di Istora Senayan pada Sabtu, 31 Januari 2026.

29 Januari 2026

Rapat Pleno PBNU

 

Setelah pertemuan Gus Yahya dengan KH Miftachul Akhyar itu, keesokan harinya digelar Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh KH Miftachul Akhyar di Gedung PBNU, Jakarta. 

Rapat Pleno ini digelar secara hibrid, luring dan daring. Di lokasi, Rapat Pleno ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriyah PBNU Prof M Nuh, Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf. Rapat ini menghasilkan sejumlah keputusan. 

Pertama, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menerima permohonan maaf dan memulihkan status Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

Kedua, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menerima pengembalian mandat oleh KH Zulfa Mustofa, sebagai Pj Ketua Umum PBNU hasil Rapat Pleno 9 Desember 2025 di Hotel Sultan. 

Ketiga, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memulihkan komposisi kepengurusan PBNU ke awal.

Keempat, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar meminta jajaran kepengurusan untuk memperbaiki tata kelola organisasi. 

Kelima, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menargetkan penyelenggaraan Munas-Konbes NU pada Syawal 1447/April 2026 dan Muktamar Ke-35 NU pada Juli atau Agustus 2026.

Dalam Rapat Pleno ini, Prof M Nuh menjelaskan bahwa PBNU akan menggelar Peringatan Harlah 100 Tahun NU di Istora Senayan, pada 31 Januari 2026. Ia mengajak seluruh Nahdliyin untuk menghadiri acara tersebut. 

Selain itu, ia mengabarkan bahwa akan ada Rapat Koordinasi PBNU bersama PWNU se-Indonesia di Jawa Timur, pada 7 Februari 2026. Kemudian, Prof M Nuh menuturkan bahwa akan ada Peringatan Harlah 100 Tahun NU di Stadion Gajayana Malang pada 8 Februari 2026, yang digelar PWNU Jawa Timur dan didukung penuh oleh PBNU. 

30 Januari 2026

Konferensi Pers Jelang Harlah 100 Tahun NU

 

PBNU menggelar konferensi pers di aula lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta. Konferensi pers yang dimoderatori Pemred NU Online Ivan Aulia Ahsan ini dihadiri Gus Yahya, KH Masyhuri Malik, Amin Said Husni, dan Aunullah A'la Habib. 

Pada kesempatan ini, Gus Yahya menegaskan bahwa seluruh unsur Nahdlatul Ulama, mulai dari mustasyar, syuriyah, tanfidziyah, a’wan, hingga perwakilan lembaga dan badan otonom, dan perwakilan PCNU-PWNU se-Indonesia akan hadir dalam acara Peringatan Harlah 100 Tahun NU di Istora Senayan.

Gus Yahya optimis, seluruh unsur NU kembali bersatu dan guyub dalam momentum harlah ini. Ia menilai, aspirasi untuk kembali bersama datang dari pengurus wilayah hingga cabang di seluruh Indonesia. “Semuanya sudah menyatakan kembali guyub,” ujar Gus Yahya. 

Ia juga mengabarkan, PBNU telah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran menteri, pimpinan lembaga negara, dan para duta besar negara sahabat. 

“Mudah-mudahan besok Bapak Presiden tidak berhalangan dan dapat hadir bersama kami. Hal teknis sudah dikoordinasikan, termasuk dengan Paspampres,” ujarnya.

31 Januari 2026

Peringatan Harlah 100 Tahun NU

 

Acara Peringatan Harlah 100 Tahun NU di Istora Senayan, Jakarta, akhirnya digelar. Sejak pagi, para pengurus NU dan Nahdliyin dari berbagai daerah berbondong-bondong hadir meski hujan turun.

Paspampres bersiaga menjaga keamanan di setiap sudut lokasi acara. Pada pagi hari, Satuan Brimob juga melakukan simulasi pengamanan VVIP, sebagian ada yang membawa serta anjing K9 demi mengamankan acara yang rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. 

Namun hingga pukul 09.00 WIB, tidak ada kabar kedatangan Presiden Prabowo ke lokasi acara. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf pun tak terlihat hadir hingga acara berakhir. 

Meski begitu, sejumlah pejabat negara satu per satu hadir. Di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko PMK Pratikno, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono, perwakilan ketua umum partai politik di Indonesia, dan para Duta Besar negara sahabat. 

Acara ini diawali dengan pembacaan istighotsah kubro hingga mahalul qiyam, dilanjut dengan penampilan hiburan dari NU Light Orchestra yang membawakan lantunan shalawat dengan sentuhan musik modern. 

 

Khutbah Syuriyah 

Lantaran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang semula dijadwalkan membawakan Taujihat (arahan) tidak hadir, maka Prof Nasaruddin sebagai Rais Syuriyah PBNU didaulat menyampaikan Khutbah Syuriyah di panggung Peringatan Harlah 100 Tahun NU. 

Dalam Khutbah Syuriyah itu, Prof Nasaruddin Umar menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan pesantren besar yang merawat tradisi keilmuan, akhlakul karimah, serta keutuhan bangsa Indonesia.

“Sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren besar. Di dalam pesantren itu terdapat dinamika akademik dan keilmuan dengan berbagai tradisi mazhab,” ujarnya. 

Ia menekankan, pesantren dan NU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, NU adalah pesantren dalam skala kebangsaan, sedangkan pesantren merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai NU.

“Pondok pesantren itu tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama, karena pondok pesantren itu sendiri adalah NU besar,” katanya.

Pidato Gus Yahya

Selanjutnya, Gus Yahya menyampaikan pidato sambutan. Ia mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya Peringatan Harlah 100 Tahun NU ini. 

Ia menyampaikan bahwa peringatan ini berlangsung setelah NU melalui berbagai dinamika yang panjang dan hebat, baik secara alamiah maupun organisatoris.

“Setelah didahului hujan lebat pagi tadi, dan didahului dengan dinamika yang tidak kalah hebatnya, hari ini kita rayakan dan peringati Harlah ke-100 tahun Masehi sebagai Nahdlatul Ulama yang satu,” tegasnya.

Ia menjelaskan tema Harlah ke-100 NU, Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia. Menurutnya, tema tersebut mencerminkan konsistensi NU dalam menegakkan visi dan idealisme kebangsaan.

“Kenapa mengawal Indonesia merdeka? Karena visi dan idealisme Nahdlatul Ulama sama dan sebangun dengan visi dan idealisme Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Gus Yahya.

Menurutnya, visi dan idealisme NU sejak awal adalah berjuang membangun peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” katanya.

Pidato Ahmad Muzani 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dipersilakan menyampaikan pidato, menggantikan Presiden Prabowo yang sebelumnya dijadwalkan hadir dan menyampaikan pidato. 

Pada kesempatan ini, Muzani banyak menyebutkan kiprah NU dan para kiai dalam membimbing umat. 

Ia menegaskan bahwa NU adalah organisasi Islam besar yang dimiliki oleh Indonesia. Menurutnya, sejak awal berdiri pada 1926, kiprah NU telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
 

"Kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap Republik Indonesia sejak berdiri sampai sekarang begitu besar. Hitungan masehi, NU hari ini usianya 100 tahun, lebih tua dari Republik Indonesia yang baru memperingati 100 tahun nanti 2045, 19 tahun lagi," tambahnya.

Muzani juga mengungkapkan, pada saat awal berdirinya NU, kondisi rakyat masih terkatung-katung di dalam masalah kemiskinan hingga ketiadaan pendidikan yang sangat parah. Meski begitu, para pendiri NU dengan kesadaran penuh mampu membina rakyat ke arah yang lebih baik.

"Tetapi kesadaran yang tinggi dari para ulama, kesadaran yang tinggi dari para kiai akan bangsanya, akan rakyatnya, akan umatnya, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama," katanya.

Konferensi pers usai acara Harlah 

Gus Yahya menggelar konferensi pers setelah acara Peringatan Harlah 100 Tahun NU selesai. Ia bersama Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan Waketum PBNU Amin Said Husni memberikan jawaban atas pertanyaan para wartawan mengenai absennya Presiden Prabowo, KH Miftachul Akhyar, dan Gus Ipul. 

Kepada wartawan, Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi teknis untuk mendatangkan Presiden Prabowo, sejak sehari sebelumnya. 

“Sejak kemarin sudah dilakukan, hal-hal teknis yang memang diperlukan, untuk kehadiran beliau. Tapi memang pada saat terakhir, beliau mungkin berhalangan karena ada tugas lain ya. Kami mendengar juga ada beberapa tugas negara terkait dengan tamu-tamu negara yang hadir pada hari ini," kata Gus Yahya. 

Ia juga menjelaskan terkait Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang berhalangan hadir, salah satunya karena alasan kesehatan. Gus Yahya mengaku, sebelumnya sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran KH Miftachul Akhyar. 

“Mengenai Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, kami tadi malam sudah mendapatkan kabar dari beliau bahwa sedianya beliau akan berangkat, tapi beliau mengalami kendala kesehatan. Sehingga beliau berhalangan untuk bisa ikut hadir,” kata Gus Yahya. 

Ia juga mengonfirmasi terkait sejumlah menteri yang tak hadir di lokasi acara, termasuk Gus Ipul, yang merupakan Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU. 

“Mengenai yang lain-lain, ada sejumlah menteri yang memang tidak hadir dan kami belum mendapatkan konfirmasi ya. Ya tentu ada tugas lain ya, termasuk Pak Saifullah Yusuf mungkin ada kesibukan lain,” jelas Gus Yahya. 

Ia memastikan bahwa setelah acara Peringatan Harlah 100 Tahun NU ini, proses organisasi akan terus berjalan. 
 

“Yang jelas, sesudah ini, semua proses-proses organisasi akan terus kita jalankan sebagaimana mestinya untuk sampai kepada penuntasan amanah dan mandat dari Muktamar Lampung tahun 2021 yang lalu,” tegasnya. 

*****

Berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan PBNU dalam beberapa hari berikutnya, akan kami sajikan dalam artikel kronologi persoalan di PBNU bagian ke-12.