Jakarta, NU Online

Kasus korupsi sedang marak akhir-akhir ini, antara lain kasus timah dan paling terbaru yakni dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 membuat masyarakat resah.

Menanggapi itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.

Hal ini sebagaimana putusan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) di Jakarta, pada 5-7 Februari 2025, yang menegaskan perlunya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.

"Jika pembahasan antara pemerintah dengan parlemen macet, kami mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto berani menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana," ujar Pengurus Lakpesdam PBNU Ah Maftuchan dalam konferensi pers di Kantor Lakpesdam PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/2/2025).

Maftuch memandang kasus korupsi jumbo beberapa tahun belakangan telah mengiris hati rakyat, bahkan telah mengakibatkan satu kondisi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Ketidakpercayaan ini sudah pada titik nadir dan dampaknya selain ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga negara korupsi jumbo, juga mengakibatkan kondisi kesejahteraan masyarakat menurun drastis," ujar Maftuch.

Maftuch mengatakan selama ini dalam konteks tindak korupsi perhatian tidak pada dampak sosial ekonomi khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selama ini yang digaungkan hanya kerugian yang dialami negara.

Sementara itu, belum pernah melakukan kuantifikasi kerugian yang dialami masyarakat karena tindak pidana korupsi.

"Mari kita melihat dampak tindak pidana KKN terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional, bertambahnya kemiskinan,dan ketimpangan," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan dalam pidatonya pada peluncuran BPI Danantara bahwa akan  bertekad untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Menurutnya, pernyataan ini harus didukung dan ditagih agar dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Untuk itu, Lakpesdam NU meminta kepada Presiden Subianto untuk menetapkan 2025 sebagai tahun bersih-bersih sektor strategis nasional dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Berbagai kasus korupsi jumbo harus dituntaskan pada 2025 agar pemerintahan Presiden Subianto dapat fokus menjalankan agenda Asta Cita pada tahun-tahun yang akan datang. Kami bersedia menjadi mitra strategis dalam agenda pemberantasan tindak pidana korupsi," tandas Maftuch.