Jakarta, NU Online 

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia pada 2025 akan tetap pro-pertumbuhan. Pemerintah, katanya, tidak akan buru-buru melakukan pengetatan, karena kondisi ekonomi saat ini masih jauh dari risiko inflasi yang berlebihan.

 

"Kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Inflasi baru terjadi kalau pertumbuhan kita di atas 6,5 persen,” ujar Purbaya usai melaporkan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan DPR kepada Presiden dikutip NU Online melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden Kamis (11/9/2025).

 

Menurut Purbaya, ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbuka lebar. Selama bertahun-tahun, ekonomi nasional belum pernah tumbuh di atas 6,5 persen sejak krisis. Karena itu, stimulus yang diberikan pemerintah masih dianggap aman dan tidak akan memicu lonjakan harga.

 

Purbaya memaparkan strategi pemerintah dalam memperkuat perputaran uang di masyarakat dilakukan lewat penempatan dana negara di bank. Mekanisme ini bukan pinjaman, melainkan seperti deposito.

 

"Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba, dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa mekanisme pasar berjalan," jelasnya.

 

Dengan skema ini, bank memiliki kewajiban menyalurkan kredit ke sektor riil. Artinya, dana pemerintah yang ditaruh di bank tidak boleh dibiarkan mengendap atau dialihkan ke instrumen keuangan lain. Hasilnya, masyarakat dan dunia usaha diharapkan lebih mudah mengakses pinjaman modal.

 

Di tengah kabar soal efisiensi belanja negara, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan melakukan pemotongan anggaran tambahan. Ia menekankan, fokus yang lebih penting adalah memperbaiki kualitas penyerapan anggaran.

 

"Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen kasnya lebih baik," ujarnya.

 

Menurutnya, manajemen kas negara yang baik akan menghindarkan risiko tekanan pada sistem keuangan. Dengan begitu, program pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan bagi stabilitas fiskal.

 

Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah kemungkinan adanya dana tambahan bagi daerah. Purbaya mengakui hal ini masih dalam perhitungan dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.

 

"Apakah ada dana tambahan di daerah atau tidak, itu yang penting kita hitung. Tapi semua masih dibahas dengan parlemen," tegasnya.

 

Isu dana daerah menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan layanan publik.

 

Purbaya menekankan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Ia menilai, saat ini masih ada ruang luas untuk mempercepat pertumbuhan tanpa takut inflasi melonjak.

 

"Kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand for inflation, dan itu masih jauh dari situ," jelasnya.

 

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar terserap dan berdampak ke masyarakat. Menurutnya dana negara ditempatkan di bank agar lebih mudah mengalir ke sektor riil, bukan sekadar tersimpan.