Jakarta, NU Online

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) guna merumuskan rekomendasi strategis lima tahun ke depan, mencakup arah kebijakan organisasi, penguatan kolaborasi keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mengatakan Mukernas menjadi momentum untuk menjabarkan hasil musyawarah nasional ke dalam langkah kerja yang lebih operasional melalui pembahasan di komisi-komisi.

“Program-program yang sudah ditetapkan dalam Munas akan kita breakdown dalam rapat-rapat komisi untuk menjadi panduan kerja selama lima tahun,” ujar Kiai Anwar kepada NU Online usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dalam bidang keagamaan, Mukernas menekankan pentingnya sinergi antara MUI dan Kementerian Agama dalam merespons dinamika sosial-keagamaan. Menurut Anwar, MUI tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kelompok atau lembaga yang dinilai menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Ia mencontohkan fenomena saling mengkafirkan di internal umat Islam, serta lembaga yang menyebut diri sebagai pesantren namun tidak memenuhi definisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pesantren.

“Persoalan tersebut membutuhkan pendekatan keilmuan sekaligus dukungan kewenangan dari pemerintah. Kita tidak bisa sendirian. Harus ada kolaborasi yang jelas dengan Kementerian Agama, dari pusat sampai daerah,” katanya.

Mukernas juga membahas isu toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Anwar menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara toleransi sosial dan ketegasan dalam aspek teologis.

“Negara ini butuh toleransi untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Tetapi hal-hal yang bersifat teologis memang harus tetap pada keyakinan masing-masing,” ujarnya.

Di bidang ekonomi, Mukernas menyoroti perlunya peran aktif MUI dalam mendorong keadilan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Anwar, perlu diiringi distribusi yang lebih merata agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Ia merujuk pada prinsip ajaran Islam yang menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, melainkan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat.

MUI melalui bidang ekonomi akan merumuskan langkah konkret pemberdayaan ekonomi umat dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, Mukernas menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah. Anwar menyebut dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat perlu diimbangi fungsi nasihat apabila terdapat kekeliruan.

“Posisi kita sebagai mitra pemerintah. Yang baik kita dukung, yang kurang tepat kita nasihati dengan cara yang berakhlak,” tuturnya.

Ketua Panitia Mukernas, Sudarnoto Abdul Hakim, menambahkan bahwa MUI terus memperkuat kelembagaan agar semakin profesional dalam menjalankan fungsi khidmatnya. Penguatan tata kelola dan keterbukaan organisasi juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

“Di tengah berbagai persoalan dan tantangan yang semakin kompleks, gerak dan langkah MUI ke depan akan dimulai dari forum Mukernas ini,” katanya.