Surabaya, NU Online

Jajaran PWNU dan PCNU se-Jatim satu suara menolak akan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2017 tentang Full Day School (FDS). Penolakan itu disampaikan pada rapat koordinasi yang dilangsungkan, Selasa (8/8) di kantor setempat, Jalan Masjid al-Akbar Timur 9 Surabaya.

"Kita PW NU Jawa Timur bersama seluruh PC NU Se-Jatim berkewajiban mengamankan apa yang telah diputuskan PBNU, yang intinya NU menolak Full Day School. Apalagi surat keberatan terkait FDS telah disampaikan langsung oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU secara langsung, " tutur Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Anwar Iskandar.

Menurut Kiai Anwar, tidak hanya NU yang keberatan dengan kebijakan FDS tersebut. Namun belasan ormas juga menyatakan menolak.

"Ada sekitar 12 ormas yang juga menolak diberlakukannya FDS ini," tandas Pengasuh Pondok Pesantren al-Amin Ngasinan Kota Kediri ini menambahkan.

Di Jawa Timur, lanjut KH Anwar, sejumlah pesantren sebelumnya telah menyatakan menolak kebijakan FDS yang tetapkan Mendikbud. Dan penolakan sejumlah kiai ini telah disampaikan langsung kepada Mendikbud saat bersilaturahim ke Kediri beberapa waktu lalu.

"Ada 300 kiai dari Pasuruan hingga Banyuwangi yang telah membubuhkan tandatangan menolak kebijakan tersebut," bebernya. 

Di hadapan sejumlah kiai dan utusan PCNU se-Jatim tersebut, Kiai Anwar juga mengingatkan pemerintah bahwa mendidik masyarakat telah dilakukan pesantren dengan Islam moderat sebelum negeri ini merdeka.

"Indonesia tentram karena Islam moderat. Dan pesantren merasa terganggu dengan kebijakan Mendikbud ini," tandasnya. 

Masih menurut KH Anwar Iskandar menambahkan, pihaknya khawatir jika dipaksakan tetap diberlakukan maka pendidikan Islam radikal bisa semakin berperan. Karenanya PWNU Jatim meminta presiden membatalkan kebijakan FDS ini.

"Kalau Full Day School benar-benar akan diberlakukan, maka kesempatan kiai untuk mendidik dan mengajarkan Islam moderat akan digantikan oleh Islam radikal," katanya.

Dalam pengarahan juga diigingatkan bahwa soal FDS bukan semata urusan antar ormas keagamaan.

"Ini wujud Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam upaya menjaga agama," pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung usai shalat Dhuhur itu, dari jajaran Syuriyah yakni KH Anwar Manshur, KH Anwar Iskandar, Prof KH Ali Maschan Moesa, Prof KH Shonhaji Shaleh, juga KH Syafrudin Syarif. Sedangkan dari Tanfidziyah antara lain KH M Hasan Mutawakkil Alallah, KH Sholeh Hayat, serta Prof Akh Muzakki serta utusan dari PCNU se-Jatim. (Ibnu Nawawi/Muslim Abdurrahman)