Jakarta, NU Online

Kebijakan pemerintah yang memberikan beasiswa LPDP khusus santri disambut baik oleh Kepala Pengurus Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Bintan, Kepulauan Riau, Abd Majid. Keputusan tersebut disebut sebagai pintu yang membuka kesempatan lebih besar bagi para santri untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

“Ini adalah bagian dari paya membuka akses bagi para santri untuk bisa mengakses pendidikan formal yang lebih tinggi,” kata Abd Majid pada NU Online, Kamis (15/11). 

Kiai muda yang aktif berdakwah di sosial media ini meyakini bahwa para santri akan sangat antusias memaksimalkan peluang tersebut. Ia merasa persyaratan yang disyaratkan untuk mengakses beasiswwa tersebut sangat memungkinkan untuk dilewati oleh para santri. “Para santri dan alumni harus menangkap peluang ini,” katanya.

Dalam jangka waktu yang panjang, peluang beasiswa seperti ini atau umumnya pengembangan kapasitas santri dan pengurus di pesantren akan memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Ia yakin, para santri, sebagai entitas kelompok yang dikenal karena keuletan dan kemandiriaanya akan mengakses peluang ini dengan maksimal.

Ia mengaku sangat setuju dengan persayaran yang ditetapkan bahwa para santri dan pengurus pondok pesantren yang berhasil mendapatkan beasiswa ini akan kembali ke pesantren untuk mengamalkan ilmunya. “Mereka setelah lulus harus mengabdi kepada pesantren,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah yang diwakili Menteri Agama dan Menteri Keuangan meluncurkan beasiswa untuk santri yang berasal dari program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk Santri. Peluncuran program ini dilaksanakan di kantor Kemenag pada Senin (12/11).

Tahun ini beasiswa santri LPDP akan mengakomodir 100 pendaftar untuk dikuliahkan dalam berbagai tingkatan di dalam dan luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung program beasiswa untuk santri ini dan meminta Kementerian Agama untuk melakukan mekanisme seleksi yang tepat.

"Kemenkeu siap membantu Kementerian Agama dengan memberikan sepertiga bagian dari seluruh anggaran pendidikan yang dikelola Kemenkeu," katanya. (Ahmad Rozali)