Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjalin kerja sama untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia. 

Kerja sama itu secara resmi ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam agenda Peringatan Nuzulul Qur’an, di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/4/2022). 

Gus Yahya menjelaskan, kerja sama dengan Bappenas itu merupakan agenda yang sangat krusial dan penting karena menyangkut upaya PBNU untuk melaksanakan amanat UUD 1945, yakni fakir miskin dipelihara oleh negara. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan agenda yang sungguh-sungguh bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem yang masih ada di kalangan warga Nahdliyin khususnya, dan umumnya masyarakat Indonesia.  

“Insya Allah kerja sama dengan Kemen PPN/Bappenas ini akan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, apalagi nanti juga ada agenda jangka panjang menyangkut SDG’s (pembangunan berkelanjutan) yang akan merupakan agenda jangka panjang sampai sekian tahun mendatang,” ujar Gus Yahya. 

“Ini semua adalah upaya NU, wujud dari pelaksanaan tanggung jawab NU kepada bangsa, negara dan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas menuturkan bahwa mengatasi kemiskinan ekstrem merupakan salah satu tugas berat yang sedang dihadapi Indonesia. Ia menjelaskan, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem itu adalah mereka dengan penghasilan di bawah 1,9 dollar atau setara Rp274 ribu per hari. 

“Di Indonesia hari ini, penduduk yang kategorinya miskin ekstrem itu, kira-kira sejumlah 10,5 juta. Pada 2019, jumlah itu menurun. Tetapi setelah terjadi Covid-19, dia naik kembali. Alhamdulillah kita bisa turunkan menjadi 10,5 juta pada tahun lalu,” jelas Suharso.

Ia berharap, jumlah 10,5 juta orang yang miskin secara ekstrem itu akan menurun menjadi 1 persen pada 2024 mendatang. Karena ini tugas berat, maka Bappenas mengajak kerja sama dengan semua pihak, termasuk PBNU. 

“Dengan demikian, para Nahdliyin di semua tingkatan akan bersama-sama dengan Bappenas untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan ekstrem,” kata Suharso.

Dua Pendekatan Penanganan Kemiskinan

Terdapat dua pendekatan untuk melakukan penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, membantu warga agar meningkatkan daya beli atau dengan cara memberikan bantuan langsung. Kedua, melakukan pemberdayaan. Pendekatan kedua inilah yang dilakukan kerja sama antara PBNU dan Bappenas. 

“Kami berharap, mudah-mudahan kemiskinan ekstrem di tanah air, bisa kita turunkan bersama. Sebab mereka semua ada di seluruh pelosok tanah air, dengan bentuk yang beragam,” harap Suharso. 

Selain menjalin kerja sama dengan Bappenas, PBNU juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agama. Kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. 

Pada kesempatan tersebut, hadir Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman KH Syukron Ma’mun. Hadir pula Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib ‘Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori beserta jajaran syuriyah PBNU yang lain. 

Beberapa jajaran tanfidziyah juga tampak hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf beserta jajaran wakil sekjen, para Wakil Ketua Umum PBNU yakni Habib Hilal Al-Aidid, KH Zulfa Musthofa, dan H Nizar Ali, para ketua PBNU yakni H Amin Said Husni, Alissa Wahid, dan Miftah Faqih.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Alhafiz Kurniawan