Nasional

PBNU: Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Prioritas Pemerintah sebelum Optimalisasi Pajak

Rabu, 18 November 2026 | 21:45 WIB

PBNU: Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Prioritas Pemerintah sebelum Optimalisasi Pajak

Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Ekonomi Muhammad Lukman Edy. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah agar mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebelum mengoptimalkan penerimaan pajak.


“Kalau kita baca sikap para kiai, bagaimana pajak ini tidak membebani rakyat,” kata Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Ekonomi Muhammad Lukman Edy saat menanggapi kebutuhan pemerintah mengumpulkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).


Ia menilai, menjadikan pajak sebagai tumpuan utama pembiayaan pembangunan dan penanganan defisit anggaran berisiko menambah beban masyarakat apabila potensi ekonomi nasional belum dimanfaatkan secara maksimal.


“Agak riskan kalau kemudian memaksimalkan pengumpulan pajak untuk membiayai pembangunan, untuk mengatasi defisit anggaran, misalnya,” ujarnya.


Lukman mendorong pemerintah lebih kreatif dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat pendapatan negara.


“Saya kira pendapatan pajak ini dijadikan prioritas urutan berikutnya setelah kita bisa menggerakkan seluruh potensi SDA maupun SDM,” kata Lukman.


Ia menjelaskan, sejumlah negara mampu membangun kesejahteraan melalui pengelolaan kekayaan alam. Sementara itu, negara lain yang memiliki keterbatasan sumber daya alam dapat berkembang dengan mengandalkan kualitas sumber daya manusia.


“Ini menjadi catatan penting karena ada negara yang maju karena memanfaatkan kekayaan alamnya dan berhasil dengan bijaksana menimbulkan kesejahteraan. Ada negara yang SDA minim tapi punya SDM yang kuat mampu juga menciptakan kreasi, mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya,” jelasnya.


Karena itu, menurut Lukman, Indonesia perlu mengembangkan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan. Pemerintah harus memastikan kekayaan alam dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas manusia agar lebih produktif.


“Kita ingin dua hal pendekatan itu, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemudian itu produktif, dan bagaimana mengoptimalkan secara bijaksana pemanfaatan sumber daya alam untuk juga kesejahteraan rakyat,” jelasnya.


Menurut Lukman, penerimaan pajak akan lebih mudah diterima masyarakat apabila pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas manusia telah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan.


“Setelah itu, mau dipajakin berapa pun rakyatnya, itu pasti akan terima. Tapi kalau misalnya dua hal ini tidak mampu dimaksimalkan, maka rakyat pasti akan protes. Selalu akan protes, kok kita dipajakin terus, sementara SDA dan SDM itu belum maksimal dimanfaatkan dan ditingkatkan kualitasnya,” ungkapnya.


Pemerintah Kejar Tambahan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember 2026 untuk mencapai proyeksi penerimaan hingga akhir tahun.


Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.


Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak hingga akhir 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN. Dengan demikian, tambahan penerimaan yang masih perlu dikumpulkan untuk mencapai proyeksi tersebut sekitar Rp514 triliun.


“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil.


Ia meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan penerimaan tersebut. Menurutnya, pajak yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai belanja negara.


“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” jelasnya.


Suahasil juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Ia menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya transaksi dan aktivitas ekonomi serta perbaikan kepatuhan wajib pajak melalui implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax.


Selain penerimaan pajak, pemerintah juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp551,8 triliun atau melampaui target APBN 2026 sebesar Rp459,2 triliun. Capaian tersebut antara lain didorong oleh penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.