Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf akan membentuk sebuah platform atau rencana kerja yang bersifat multilateral dengan bentuk kerjasama internasional yang melibatkan tiga atau lebih negara.

Gus Yahya menyampaikan hal itu saat jumpa pers bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat pada Senin, (5/8/2024).

"Kami melihat masalah Palestina ini harus diperjuangkan melalui platform-platform multilateral di dalam konteks sistem global atau sistem intensional tersebut," katanya di penghujung sesi tanya jawab.

Gus Yahya menyebut bahwa Ia bersama PBNU masih percaya dengan sistem peradilan internasional. Baginya, sistem tersebut relatif memiliki penyelesaian atas kejadian-kejadian secara global.

"Kami percaya kepada sistem internasional, karena sistem internasional inilah satu-satunya yang kita punya untuk memelihara stabilitas relatif dari dinamika global saat ini," jelasnya.

Oleh sebab itu, Gus Yahya menyatakan bahwa penting sekali untuk mengakui pemerintah Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas sebagai wakil yang otoritatif bagi rakyat Palestina.

"Dan langkah-langkah politik internasional yang ditempuh di kemudian hari ini harus melibatkan pihak pemerintah negara Palestina yang ada saat ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengatakan bahwa program PBNU dalam beberapa hari ke depan ini adalah untuk berkontribusi membantu pemerintah negara Palestina untuk mendapatkan platform tersebut.

"Dan menyampaikan suaranya kepada masyarakat Indonesia dan kepada para tokoh yang menjadi simpul pengambilan kebijakan di Indonesia ini," jelasnya.

"Mudah-mudahan dengan program ini nanti akan ada tindak lanjut yang lebih intensif dan lebih pasti dan menentukan langkah dalam rangka memperjuangkan nasib dan masa depan dari rakyat Palestina," tambahnya.

Di samping itu, menyoal situasi dunia internasional, Zuhair Al-Shun menegaskan bahwa saat ini kekuatan dunia internasional sudah semakin terlihat. tetapi pemimpin politik, khususnya dari negara-negara yang setia kepada Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya, belum menunjukkan tindakan yang berarti.

"Apa akhir dari semua ini, dan siapa yang akan menjadi pihak yang kalah? Tanah Palestina untuk perdamaian," katanya.

"Ini adalah ketidakadilan. Jika ada keadilan, seharusnya tidak perlu ada pendudukan. Saya yakin tidak ada yang ingin rumahnya dicuri atau diambil oleh orang lain. Itulah yang terjadi di Palestina," jelasnya.