Sidoarjo, NU Online 
Menteri Sosial Republik Indonesia Hj Khofifah Indar Parawansa meminta kepada para korban lumpur lapindo yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) untuk segera melengkapi berkas atau persyaratan pencairan dana talangan korban lumpur yang masih kurang selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2015.<>

"Sekarang masih kita cocokkan sejumlah 3337 berkas dan baru 1027 berkas yang tervalidasi. Kami juga masih menunggu kelengkapan warga sampai 31 Juli. Supaya pada pencairan nanti warga sama-sama menerima," kata Khofifah kepada ratusan warga korban lumpur lapindo di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (14/7).

Menurutnya, semua dokumen harus masuk paling lambat 31 Juli 2015. Kalau ada surat keterangan kematian, mohon Bupati Sidoarjo untuk membantu percepatan dokumen yang dibutuhkan warga. "Bagi warga yang belum melengkapi surat-suratnya, supaya meminta bantuan Bupati, Camat dan Lurah setempat," tegas Pimpinan PP Muslimat NU ini.

Dia juga meminta kepada Pansus DPRD Tingkat II terkait dengan korban lumpur Sidoarjo untuk pro aktif membantu kelengkapan percapatan dokumen. Tidak hanya itu saja, dirinya juga meminta kepada Minarak Lapindo Jaya, BPLS, Pemkab Sidoarjo dan DPRD untuk sama-sama pro aktif dalam membantu masyarakat.

“Jika semua berkas sudah lengkap, maka data tersebut akan dibawa ke KPKN dan akan ditransfer ke warga korban lumpur lapindo lewat rekening BRI,” jelasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah mengingatkan, bahwa awal musibah luapan lumpur di Porong, Tanggulangin dan Jabon terjadi sejak 29 Mei 2006. Dirinya bersama pemerintah sudah bersusah payah melakukan cara untuk melunasi dana bagi para korban. Saat ini sedang berlangsung proses validasi diharapkan selesai secepatnya.

"Bagi warga yang belum melengkapi persyaratannya supaya diselesaikan secepatnya. Memecahkan permasalahan ini tidak gampang, karena ini uang negara. Sekali lagi tidak gampang. Maka warga korban lumpur harus sabar," ungkap Abah Ipul sapaan akrab Bupati. (Moh Kholidun/Fathoni)