Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku. Pasalnya, kebakaran terus berulang setiap tahun meskipun pemerintah berulang kali mengumumkan penetapan tersangka hingga pemberian sanksi administratif kepada pihak yang diduga bertanggung jawab.

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam penegakan hukum lingkungan. Evaluasi tidak cukup hanya menyasar proses penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menangani kasus karhutla.

 

“Kalau hukum sudah bekerja dengan baik dilakukan oleh negara, kenapa gak ada yang takut? Kenapa kejadiannya berulang? Fakta buruknya justru kejadian pelanggaran dan kejahatan ini terus berulang,” ujar Boy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

Ia mengingatkan bahwa persoalan penegakan hukum karhutla telah berlangsung sejak 1997. Selama hampir tiga dekade, pemerintah berulang kali mengumumkan keberhasilan penanganan melalui penetapan tersangka maupun pemberian sanksi administratif. Namun, berbagai langkah tersebut belum mampu menghentikan kebakaran yang terus terjadi.

 

Boy mencontohkan, pemerintah saat ini menyebut telah menetapkan sekitar 224 orang sebagai tersangka dan 22 korporasi terkait penanganan karhutla. Selain itu, terdapat sekitar 38 pihak yang ditangani Kementerian Kehutanan.

 

Namun, ia mempertanyakan apakah penindakan tersebut telah menjangkau seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk korporasi yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran dengan luasan lahan yang belum terungkap.

 

“Pertanyaannya yang satu juta lagi siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan selalu dark number, angka-angka gelap yang gak pernah dijelaskan oleh negara, gak pernah dijelaskan oleh pemerintah,” katanya.

 

Menurut Boy, penegakan hukum seharusnya menghasilkan konsekuensi tegas sehingga korporasi maupun pihak lain berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran lingkungan. Jika kebakaran terus berulang, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya penanganan kejahatan lingkungan.

 

Ia menegaskan bahwa presiden harus memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, khususnya di sektor karhutla, sebagai prioritas nasional. Seluruh aparat dan kementerian terkait juga perlu bergerak secara terpadu dengan target yang jelas dan terbuka kepada publik.

 

“Polri harus mengalihkan fokus dan seluruh kemampuannya, dari mengawasi warga ke menuntaskan penyidikan pidana korporasi pembakar hutan. Itu termasuk membuka kembali kasus-kasus yang dihentikan melalui SP3, serta menjerat pemilik, direksi, dan pemilik manfaatnya, bukan hanya pekerja lapangan atau peladang kecil,” ujarnya.

 

“Sementara itu, kementerian terkait harus segera mengeksekusi putusan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta mencabut izin konsesi dan HGU yang berulang kali terbakar,” lanjutnya.