Warga Jambi Prihatin Kabut Asap Jadi Bencana Rutinan

Bungo, NU Online

Kabut asap di Provinsi Jambi belum memberikan sinyal akan berkurang, malah semakin tebal. Hal ini sangat disayangkan oleh salah satu warga Kota Jambi, Gita Puspita Sari yang setiap hari beraktivitas di luar ruangan.

“Mayoritas wilayah di Provinsi Jambi terdampak kabut asap, termasuk tempat tinggal saya. Kita sangat menyayangkan kabut asap semakin parah,” katanya, Rabu (3/10/2023).

Menurutnya, kabut asap merupakan bencana rutin yang terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan daerah yang memiliki hutan cukup luas. Provinsi Jambi termasuk daerah terparah yang memiliki dampak kabut asap.

"Bencana kabut asap terus berulang, padahal Presiden Joko Widodo sejak 2015 sudah mewanti-wanti agar kabut asap tidak merugikan masyarakat. Jadi kita harap pemerintah daerah dan pusat bisa berperan aktif. Kami yang aktif di luar sangat terganggu, begitu juga masyarakat kecil yang harus kerja di lapangan," jelasnya.

Permintaan Gita ini bukan tanpa alasan, berdasarkan data kualitas udara kota Jambi yang dipantau Stasiun Jambi Paal Lima mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Jambi pada Selasa pukul 16.00 WIB dengan indeks kualitas udara sebesar 131 masuk kategori tidak sehat. 

Padahal di Jambi mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian dan dagang. Setiap hari petani dan pedagang harus melakukan aktivitas di luar ruangan yang penuh asap.

Dia menjelaskan banyak warga Kota Jambi, khususnya bayi dan anak-anak mengalami gangguan pernafasan. Oleh karenanya, bila memungkinkan, ia minta dibuatkan rumah singgah yang dilengkapi tenda isolasi yang memiliki saringan udara.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan oksigen, obat dan makanan tambahan untuk bayi serta balita sebagai bentuk penanganan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Juli 2023 di Kota Jambi ada 5.310 kasus ISPA, Agustus naik jadi 5.477 kasus. Total hingga September 2023 sudah ada 48.740 kasus. Tahun 2022 sebanyak 42.400 kasus.

Gita juga meminta penegak hukum bersikap tegas terhadap pembakaran lahan dan hutan. Tidak hanya masyarakat kecil yang ditangkap, tetapi juga menindak tegas perusahaan besar yang membakar lahan untuk perkebunan. 

"Perlu diberikan efek hukum yang besar jika terbukti dengan sengaja membakar lahan atau hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Biar tidak terulang lagi pada tahun selanjutnya," tutup Gita.

Sementara itu, Plh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Dodi Chandra, menyebutkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jmabi mencapai kurang lebih 550,33 hektare, terhitung sejak 1 Januari hingga 30 September 2023.

Jumlah ratusan hektar tersebut tersebar di Kabupaten Batanghari (439,54 hektar), Muarojambi (46,47 hektare), Tebo (94,7 hektare), Bungo (30,6 hektare), Sarolangun (123,67 hektare), Merangin (23,8 hektare), Tanjung Jabung Timur (35,8 hektare), Tanjung Jabung Barat (51,75 hektare) dan Kota Jambi (empat hektare).

“BPBD Provinsi Jambi juga mencatat total titik panas atau hotspot berdasarkan Satelit Aquare Terra dan Suomi NPP dari pada 1 Januari hingga 30 September 2023 mencapai 2.063 titik,” tandasnya.