Jakarta, NU Online

Masih terhambatnya minat investor asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pembangunan tahap awal belum selesai, yang menjadi alasan utama bagi ketidakpastian ini.

Menyikapi kondisi ini, Pengamat Ekonomi Amrullah Hakim mengungkakan penyebab dari investor di IKN masih ragu mendanai megaproyek tersebut. Misalnya, belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang cenderung berbelit-belit.

Padahal menurut Amrullah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investor tetapi harus diikuti dengan kesinambungan dalam pemerintahan dan kepastian hukum.

"Jadi kita harus membuat regulasi secara hukum yang tidak plin-plan ya, yang tidak berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum," jelasnya saat dihubungi NU Online, Kamis (13/6/2026).

Amrullah juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu menjaga stabilitas negara, agar investor asing berminat untuk berinvestasi di IKN.

"Kita harus membuktikan setelah itu, kedepan, dengan pergantian pemerintahan republik Indonesia apakah kita masih bisa menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, sebelum kita bisa memastikan akan mendapatkan investasi asing," jelas Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) itu.

Sebenarnya, kata Amrullah, posisi Indonesia dalam Gross Domestic Product (GDP) Growth cukup memuaskan yaitu sekitar 4-5 persen. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi.

"Setelah itu, selesai kita bisa membuat semacam spesial economic zone (zona ekonomi), ini akan membuat suatu bussiness friendly environment (lingkungan ramah bisnis) yang bagus, jadi bisa menarik investasi untuk membangun infrastruktur dan real estate di IKN," katanya.

Amrullah berharap proyek IKN berhasil, sehingga ia menyarankan agar pemerintah tidak mundur dan menyerah dalam pembangunan IKN.

"Itu harus menjadi tekad bersama bahwa bangsa Indonesia sudah mencanangkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu harus kita jaga agar berjalan dan sukses," ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa ada ratusan investor yang berminat masuk proyek ibu kota baru. Namun, ia memilih untuk memberi prioritas kepada investor lokal terlebih dahulu.

Ia juga menegaskan, pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal untuk pembangunan di IKN. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendahulukan investasi dari penanam modal dalam negeri.

"Karena sudah dari beberapa bulan yang lalu, dari Singapura ada 130 investor datang. Dari Singapura jauh-jauh ke sini kalau enggak berminat buat apa. Kemudian ada dari Korea 30 orang, Jepang juga 30 orang, dari Malaysia, dari Uni Emirate Arab,"  kata Presiden Jokowi, dilansir Tempo.