Kediri, NU Online
Pemerintah diharapkan dapat mencegah ancaman  inflasi dengan kebijakan-kebijakannya yang elegan dan pro rakyat. Sebab jika inflasi terjadi, maka butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengatasinya. Sementara  masyarakat  terlanjur  menderita  karena merasakan dampaknya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Inkopsim (Induk Koperasi Syirkah Muawanah), HM Al Khaqqoh Istifa saat menerima sejumlah pengurus koperasi di Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/9).

Menurutnya, kendati saat ini angka inflasi masih rendah dan relatif bisa  dikendalikan, namun tidak ada jaminan angka inflasi tidak akan naik.  Apalagi jika mengacu pada naiknya harga sejumlah bahan pokok yang sangat fluktuatif, bahkan harga telur dan daging naik gila-gilan dua bulan lalu.

“Pemerintah dan kita semua harus antisipasi itu (inflasi),” tukasnya.

Gus Khaqqoh, sapaan akrabnya, memaparkan bahwa inflasi tidak semata-mata disebabkan oleh piranti moneter, namun sektor pertanian juga cukup besar dalam menyumbang  tingginya angka  inflasi.

“Dampak yang kita rasakan dari inflasi adalah mahalnya harga barang, khususnya kebutuhan pokok. Ini tentu yang paling terpukul adalah masyarakat  kelas menengah ke  bawah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gus Khaqqoh, mengimbau agar pemerintah terus berusaha mencegah inflasi dan harus lebih dominan. Dalam arti  tidak membebankan kepada koperasi dan korporasi.

“Misalnya, membantu penyediaan lahan dan saprotan (sarana produksi pertanian) bagi petani. Itu secara tidak langsung akan mencegah inflasi,” tukasnya.

Kendati demikian, ia menyatakan bahwa pencegahan inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, namun harus ada partisipasi dari masyarakat dan stakeholder lainnya.  Ia mengakui, Inkopsim menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan dan petani juga dimaksudkan untuk menghadang inflasi.

“Karena kemitraan yang Inkopsim gagas adalah kemitraan zero inflasi,” jelasnya (Red: Aryudi AR).