Nasional

Perkuat Kemandirian Ekonomi, PBNU Wacanakan Dana Abadi Umat dan Wakaf Produktif

Rabu, 18 November 2026 | 20:45 WIB

Perkuat Kemandirian Ekonomi, PBNU Wacanakan Dana Abadi Umat dan Wakaf Produktif

Ilustrasi: kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mewacanakan pembentukan Dana Abadi Umat NU (DAUN) dan pengembangan wakaf produktif untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.


Gagasan tersebut mengemuka dalam rapat Pengurus Bidang Ekonomi PBNU di lantai 5 Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Ketua PBNU Bidang Ekonomi KH Hasib Wahab Chasbullah mengatakan, DAUN dirancang untuk menghimpun infak anggota atau iuran wajib secara lebih intensif, sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.


“Ini mau diintensifkan. Dalam hal ini, kita sudah diskusi dengan para pakar bidang ekonomi,” kata Gus Hasib kepada NU Online seusai rapat.


Ia menjelaskan, dana yang dihimpun dari anggota tersebut nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi di berbagai tingkatan, mulai dari PBNU, pengurus wilayah, cabang, majelis wakil cabang (MWC), hingga ranting.


“Jadi, biaya nanti diambil dari itu,” kata Pengasuh Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tersebut.


Hasib memberikan ilustrasi bahwa setiap anggota dapat menyetorkan iuran sebesar Rp10.000. Dana yang terkumpul kemudian dibagi untuk pembiayaan organisasi sesuai dengan alokasi masing-masing tingkatan kepengurusan.


“Satu contoh umpamanya, infak per anggota itu—kalau bahasa dulu namanya iuran wajib, ya—iuran wajib itu Rp10.000 umpamanya. Itu nanti kita bagi, yang ini PBNU, taruhlah PBNU Rp3.000, ini berapa. Ah, ini terkumpul, satu juta saja anggota kita dikali Rp10.000,” ujar Gus Hasib.


Menurutnya, penghimpunan infak anggota tersebut bertujuan agar pembiayaan organisasi dapat dikelola secara mandiri.


“Jadi, karena NU ini supaya pembiayaannya itu dari anggota, untuk anggota, dan untuk kegiatan-kegiatan PBNU dan seterusnya mandirilah. Itu tujuan pokoknya,” jelasnya.


Ia menambahkan, penghimpunan infak anggota dapat dilakukan melalui instruksi PBNU.


“Kalau ini infak cukup dengan surat instruksi PBNU,” imbuhnya.


Selain penghimpunan infak anggota, PBNU juga membahas pengembangan wakaf produktif. Menurut Hasib, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.


“Kalau wakaf produktif itu harus ditangani profesional, minta izin, persetujuan dari badan wakaf,” katanya.


Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Ekonomi Muhammad Lukman Edy mengatakan, salah satu kendala penghimpunan iuran selama ini adalah belum adanya mekanisme yang menjembatani komunikasi antara anggota dan pengurus.


“Selama ini kita lihat persoalannya di mana, ternyata komunikasi antara anggota dengan pengurus tidak ada yang menjembatani sehingga pengurus punya inisiatif dan mempercayai PBNU mengumpulkan iuran wajib pengurus dan anggotanya,” jelasnya.


Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan penghimpunan iuran tersebut.


“Ini ada solusi-solusi dengan memanfaatkan teknologi sekarang sehingga nanti akan optimal,” katanya.


Terkait wakaf produktif, Lukman menjelaskan bahwa pengembangannya diarahkan untuk mendorong kegiatan usaha dan mengoptimalkan aset-aset milik PBNU agar lebih produktif dan bernilai ekonomis. Hasil pengelolaannya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan sesuai dengan visi PBNU.


“Harus ada upaya untuk itu yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.


Lukman mengatakan, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pleno PBNU untuk dibahas dan ditetapkan sebagai keputusan sebelum dipresentasikan kepada jajaran Syuriyah dan Ketua Umum PBNU.


“Nah, itu yang sedang diusulkan oleh Pak Hasib kepada pleno untuk kemudian pleno itu nanti dijadikan sebuah keputusan yang akan kami presentasikan di depan Syuriyah maupun di depan Ketua Umum PBNU,” tandasnya.