Jakarta, NU Online

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk saat ini kian bertambah, terutama dengan stimulus tambahan pada Oktober 2025. Masalah terjadi ketika desil 5 dan 6 (kelompok ekonomi pas-pasan) belum tersentuh oleh bansos.

 

Kelompok menengah yang rentan saat ini berisiko jadi orang miskin baru. Belum soal tekanan lapangan kerja, naiknya harga pangan, dan biaya perumahan membuat kelas menengah jumlahnya makin berkurang.

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, hal itu menyebabkan adanya fenomena menurunnya jumlah atau proporsi kelas menengah dalam suatu populasi alias shrinking middle class.

"Kalau tidak segera diselesaikan lewat tambahan stimulus, maka khawatir biaya penanganan kemiskinan ke depan makin besar bagi APBN," ucap Bhima kepada NU Online saat dihubungi pada Senin (17/11/2025).

Menurutnya, pemerintah harus mendorong perluasan bansos ke kelompok menengah, bukan hanya ke penduduk miskin. Kemudian pastikan data penerima valid, tidak dimanipulasi dan terintegrasi dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Kemudian dengan semakin besar tantangan krisis iklim, banyak daerah yang rentan bencana. 

"Ada force migration, perpindahan penduduk dari daerah yang kena bencana iklim ke daerah lainnya. Situasi ini memperburuk penanganan kemiskinan," jelas Bhima.

Dia mengungkapkan solusi efektif dalam permasalahan penanganan kemiskinan. "Solusinya adalah tambahan dana untuk adaptasi iklim baik melalui APBN maupun kerja sama internasional," pungkasnya.

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan atau sembako, serta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) diterima oleh 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan pemutakhiran Badan Pusat Statistik.

Khusus untuk BLTS yang populer disebut BLT Kesra, bantuan ini diberikan dengan nilai Rp300 ribu setiap bulan selama tiga bulan: Oktober, November, dan Desember 2025 sehingga total mencapai Rp900 ribu per KPM.