Malang, NU Online 

 

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan kehormatan hak untuk memiliki lahan sendiri di Makkah, Arab Saudi. 

 

Pernyataaan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur pada Ahad (8/2/2026).

 

Di atas lahan tersebut, nantinya pemerintah berencana membangun Kampung Haji yang diperuntukkan bagi jamaah haji maupun umrah.

 

"Kita akan membangun kampung haji di Makkah untuk jamaah haji dan umrah. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi," katanya.

 

Prabowo menargetkan dalam tiga tahun ke depan, Kampung Haji selesai digarap dan segera digunakan Jamaah Haji. "Kita berharap dalam tiga tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus," ujar Prabowo.

 

Pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan biaya operasional haji di masa depan.

 

Menurutnya, pertama kali dalam sejarah pemerintah Arab Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Makkah.

 

"Mereka mengubah Undang-Undang Haji khusus memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia," katanya.

 

Presiden menyebut langkah Indonesia ini bahkan mulai diikuti oleh negara-negara lain yang terinspirasi dari terobosan diplomasi tersebut.

 

"Banyak negara lain menyusul. Insyaallah kampung haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan," ungkapnya.

 

Prabowo mengatakan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan perbaikan pelayanan haji yang berakhir pada penurunan biaya perjalanan ibadah haji bagi rakyat.

 

"Saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” jelasnya.

 

Terpisah, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, proyek Kampung Haji saat ini masih dalam tahap negosiasi dan lelang lahan itu diharapkan menjadi solusi efisiensi haji Indonesia.

 

"Insya Allah, kalau bisa terlokalisir 200 ribu orang di satu tempat, itu bisa mengurangi biaya haji,” kata Gus Irfan.

 

Ia menjelaskan, dari sisi pendanaan dan pembangunan, seluruh perhitungan teknis ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). “Kami Kementerian Haji hanya user,” ucapnya.