Cirebon, NU Online

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) 2015-2018 diterima oleh forum kongres XIX IPNU di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Senin (24/12).

Dua puluh enam dari 27 wilayah yang terbentuk menerima LPJ kepengurusan di bawah kepemimpinan Asep Irfan Mujahid itu. Sebagian menerima dengan syarat, sedangkan yang lainnya dengan beberapa catatan.

Pauzan Basri, Ketua PW IPNU Nusa Tenggara Barat, menyampaikan bahwa kegiatan NTB selalu dikawal penuh oleh pengurus Pimpinan Pusat. Karenanya, tak ada alasan untuk menolaknya.

"Dengan tegas, menerima tanpa syarat," katanya.

Senada dengan Pauzan, Arip Farawita, Ketua PW IPNU Sumatera Selatan, juga menerimanya. "Tidak menerima apabila ada teman-teman menolak LPJ," katanya.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Jawa Timur Choirul Mubtadiin menyampaikan bahwa kepengurusan PP IPNU 2015-2018 itu kerap kali terlambat dalam mengeluarkan Surat Pengesahan (SP) kepengurusan cabang dan wilayah. Selain itu, sertifikat kaderisasi juga hingga hari ini belum diterima oleh para peserta.

Meskipun demikian, Mubtadiin menerima LPJ yang disampaikan oleh Asep itu. "Dengan berat hati, dengan bismillahir rahmanir rahim, kami menerima," ujarnya.

Wakil Sekretaris Organisasi PP IPNU Wahyono mengapresiasi atas pandangan umum para perwakilan wilayah IPNU di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan kali ini berhasil membentuk satu wilayah baru, yakni Kalimantan Utara.

"Kaltara menjadi provinsi paling siap untuk dibentuk kepengurusan baru," ujarnya.

Lebih lanjut, kandidat doktor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berharap agar kepengurusan mendatang berhasil membentuk wilayah baru di  tujuh provinsi lain yang belum dibentuk.

Adapun Ketua PP IPNU Bidang Jaringan Sekolah Amizar Isma menyadari betul kinerjanya yang kurang maksimal dalam mengader anggota dari sekolah umum.

"Setidaknya, kami sudah berupaya masuk ke ranah tersebut di Solo raya dan Tangerang," katanya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)