Jakarta, NU Online 
Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Prof Kamaruddin Amin menyebut Forum Religion Twenty (R20) dan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) sebagai ikhtiar strategis dan produktif dalam mengampanyekan pengelolaan keberagaman di Indonesia.

“R20 saya kira ikhtiar sangat strategis dan produktif. ASEAN IIDC juga ikhtiar mengajak publik global bersama merawat ketertiban dunia dan memperkuat resolusi HAM PBB,” katanya saat acara Konferensi Pers Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 dengan tema Memperkuat Budaya Toleransi Konvensi HAM PBBB 16/18, di Setiabudi, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Sebagaimana diketahui, R20 dan ASEAN IIDC merupakan dua kegiatan yang dihelat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan mengundang tokoh-tokoh agama dan keyakinan dari berbagai negara di dunia. R20 digelar di Bali dan Yogyakarta pada November 2022, sedangkan ASEAN IIDC diselenggarakan pada Juli 2023.

Kamaruddin menyampaikan bahwa diskusi dan forum-forum tersebut tidak cukup sekali dilaksanakan. Forum demikian juga, katanya, perlu dilanjutkan dengan komunikasi secara lebih intens.

“Memang perlu ada komunikasi produktif. Perlu tindak lanjut,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan itu.

Komunikasi ini juga, lanjutnya, tidak hanya dilakukan melalui pemerintah, tetapi perlu ada langkah konkret bersama-sama masyarakat sipil untuk bisa membangun komunikasi, join program, dan dilakukan secara bersama-sama dalam konteks global.

“Kemenag dan Kemenlu perlu mempromosikan praktik Islam yang sangat baik (di Indonesia). Keragaman luar biasa bisa dikelola sangat bagus karena kontribusi kehidupan agama sangat bagus. Perlu kita kapitalisasi ekspor ke luar,” kata pria lulusan Jerman itu.

Lebih lanjut, Kamaruddin menegaskan bahwa penyelenggaraan Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan diri sebagai negara yang dapat menjadi model dalam mengelola keragaman dengan baik. Hal ini mengingat dengan minimnya konflik di tengah perbedaan agama dengan ratusan suku dan bahasa.

“Sudah saatnya Indonesia menjadi model artikulasi beragama di dunia,” ujarnya.

Konferensi Pers ini juga dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani dan Diplomat Ahli Madya V Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Eleonora Tambunan.