Jakarta, NU Online
Beragam unsur masyarakat Papua, dari kalangan adat, kelompok pemuda maupun elit politiknya menantikan pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Muspimnas PMII). Demikian diungkapkan salah seorang tokoh pemuda Papua Baharudin Farowawan.<>
“Kami melihat Muspimnas PMII di Papua ini sebagai salah satu pintu masuk dalam memberikan solusi bagi persoalan papua. Banyak harapan anak papua membangun komunikasi dengan sesame anak bangsa, terutama pemerintahan pusat,” kata Bahar, di Jakarta Kamis (8/11).
Ia berharap Muspimnas Muspimnas PMII bisa jadi langkah awal bagi terbukanya komunikasi antar pemerintah dengan rakyat Papua, dan bisa menjadi forum rembuk untuk merubah kebijakan pemerintah bagi kemaslahatan masyarakat Papua.
“Dalam hal kesiapan, seluruh stakeholder telah siap mendukung. Dari kelompok garis keras dan masyarakat adat juga siap mendukung. Seluruh rakyat Papua merindukan forum seperti ini. Bahkan masyarakat adat tanpa diminta telah menyiapkan tarian khusus untuk menyambut kedatangan rombongan PB PMII,” ujarnya.
Dukungan masyarakat itu, kata Bahar mengingat kesadaran masyarakat bahwa PMII adalah kader dari KH Abdurrahman Wahid (GusDur) yang telah berjasa memberikan perlakuan khusus sehingga mengembalikan identitas masyarakat papua.
“Maka sesungguhnya Muspimnas PMII di Papua adalah kegiatan di rumah sendiri. Ikatan mahasiswa lokal Papua asal Sentani yang non muslim juga terlibat secara langsung dalam mendukung kegiatan PMII,” tandasnya.
Ia juga berharap, PMII juga bisa merumuskan solusi khususnya dalam pelaksanaan keamanan, ketertiban masyarakat dan otonomi khusus (otsus) yang diterapkan di Papua. “Kamtibmas selalu menjadi ajang untuk membungkam warga sipil. Demo di papua kerap dianggap sparatisme.
Terkait otsus, setelah sepuluh tahun diberlakukan, belum tersentuh di kalangan grasroot,” paparnya.
Bahar mengaku kecewa, karena anggaran yang sedianya dialokasikan untuk proteksi terhadap masyarakat adat, kaum perempuan dan kerukunan agama, tak terimplementasikan dengan baik.
“Pemerintah telah mendirikan majelis rakyat papua (MRP) yang berfungsi menjadi lembaga kultural untuk membangun papua dan menyatukan keinginan Jakarta dan rakyat papua. Terutama berbagai hal menyangkut hajat hidup rakyat papua,” tandasnya.
Sementara Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Papua Heru Suroso mengaku telah mempersiapkan kegiatan Muspimnas PMII dengan membentuk panitia lokal dan melakukan koordinasi dengan tokoh setempat.
“Diantaranya Majelis Muslim Papua, bang Taha Al-Hamid. Kita juga mendapat dukungan dari unsur kepemudaan DPD KNPI dan masyarakat adat. Semua unsurkepemudaan di Papua siap mendukung terselenggaranya Muspimnas ,” kata Heru.
Menurutnya, para stakeholder di Papua berharap, kegiatan PMII itu bisa menjadi percontohan untuk kegiatan nasional lainnya, juga untuk menjawab stigma stereotip terhadap masyarakat Papua yang selama ini dianggap tak mampu menjaga stabilitas sosial. “Seperti kongres KNPI di Papua 2008 lalu batal karena banyak pemberitaan media bahwa papua tak kondusif,” ujarnya.
Sebagai bagian dari mahasiswa Papua, ia menilai banyak hal yang perlu disinkronkan antara Papua dengan Pemerintah pusat. “Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Papua,” harapnya.
Redaktur: A. Khoirul Anam
Kontributor: Abdel Malik
