Jakarta, NU Online

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan berusia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

 

Data tersebut berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, satuan pendidikan, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital.

 

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap tubuh dan martabat seseorang, melainkan juga ancaman terhadap ketahanan nasional dan masa depan bangsa.

 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku Darurat Kekerasan Seksual: Ancaman pada Ketahanan Nasional karya Ninik Rahayu yang diselenggarakan Perkumpulan JalaStoria Indonesia, Jumat (13/11/2026).

 

“Kekerasan seksual ini bukan hanya kejahatan terhadap tubuh dan martabat seseorang. Kejahatan seksual adalah ancaman terhadap masa depan bangsa, karena ini mengancam manusia, keluarga, dan juga sebuah bangsa,” ujar Arifah.

 

Ia mengatakan, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru masih menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan. Namun, tidak sedikit korban memilih diam karena takut, malu, menghadapi stigma masyarakat, maupun mengalami tekanan dari lingkungan sekitar.

 

Padahal, dampak kekerasan seksual dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis korban, menghambat pendidikan, hingga membatasi kemandirian ekonomi perempuan dan anak.

 

Menurut Arifah, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan nasional dan cita-cita Indonesia Emas 2045.

 

Karena itu, keberhasilan perlindungan tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi maupun jumlah kasus yang tercatat. Negara juga harus memastikan setiap laporan direspons, korban memperoleh perlindungan, proses hukum menghormati hak korban, serta akses pemulihan tersedia.

 

"Negara juga harus memastikan setiap laporan direspons, korban memperoleh perlindungan, proses hukum menghormati hak korban, serta akses pemulihan tersedia," ujarnya.

 

KemenPPPA, lanjutnya, terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas lembaga layanan, serta penyediaan layanan yang mudah diakses, inklusif, dan berperspektif korban.

 

Upaya tersebut didukung sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

 

Sementara itu, penulis buku sekaligus pendiri JalaStoria, Ninik Rahayu, mengatakan kekerasan seksual merupakan persoalan kemanusiaan yang dampaknya meluas hingga keluarga, masyarakat, dan ketahanan nasional.

 

Menurutnya, masih banyak korban yang belum berani melapor karena ancaman, rasa takut, stigma, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

 

“Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dan saling bertanggung jawab. Tidak ada yang tidak ambil peran untuk memanusiakan manusia. Itu adalah keadilan dan kebutuhan korban,” ujar Ninik.