Jakarta, NU Online

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam program vaksinasi 'Kita Jaga Kiai' yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah, beberapa waktu lalu. Namun, satu hal yang menjadi problem atau tantangan dari program tersebut adalah soal keterbatasan suplai vaksin. 

"Tantangan utama program ini adalah ketersediaan vaksin. Jadi kalau ada vaksinnya, itu kan bakal lebih mudah," tutur Ketua Satgas Covid-19 PBNU dr Makky Zamzami saat dihubungi NU Online, pada Selasa (3/8).

Keterbatasan suplai vaksin itu juga sudah diakui sendiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin. Karena itu, Satgas Covid-19 PBNU mendorong agar pemerintah segera mencari dan mendapatkan vaksin. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di pesantren-pesantren.

"Benar (suplai vaksin terbatas). Pada intinya, kami tetap akan mencari keberadaan di mana pun vaksin itu. Mau dari jalur mana saja, karena memang kita butuh mempercepat herd immunity pesantren," ujar dr Makky.

"Insyaallah kami akan lakukan kerja sama dengan Kemenkes, Polri, dan TNI untuk mencoba mencari vaksin dari mana saja yang bisa kita ambil," tambahnya.

Lebih lanjut, dr Makky menuturkan bahwa Satgas Covid-19 PBNU sebenarnya sudah lebih dulu melakukan agenda vaksinasi untuk pesantren-pesantren sebelum program 'Kita Jaga Kiai' itu diluncurkan. 

"Kita bersama ormas-ormas keagamaan lain yang menginisiasi itu. Jadi program itu adalah pemberian paket imunitas bagi yang isolasi mandiri," katanya.

Semula, imbuh dr Makky, pemerintah belum fokus untuk mengagendakan vaksinasi di pesantren. Lalu Satgas Covid-19 PBNU berinisiatif membuka pendaftaran bagi pesantren yang bersedia menjadi tempat vaksinasi. 

"Sambil berproses, kami kerja sama dengan para donatur. Karena kan vaksinasi itu susah, harus ada anggarannya. Akhirnya kita bekerja sama dengan Baznas dalam program Kita Jaga Kiai ini," katanya. 

"Karena pesantren itu bukan hanya NU, maka dibuatlah menjadi skala nasional. Ada NU, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan vaksinnya dari Polri/TNI," jelas dr Makky. 

Menurutnya, vaksinasi di pesantren tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dari semua pihak. Hal ini yang membuat Satgas Covid-19 PBNU melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren (Ditjen PD Pontren) Kementerian Agama RI.

"Jadi bukan siapa yang mendominasi atau siapa yang muncul, tidak, semua harus berbarengan. Harus ada donaturnya, vaksinatornya, kebijakan dan instruksinya. Paling utama adalah vaksin harus ada baru bisa berjalan (vaksinasi pesantren)," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengakui ada ketimpangan dalam distribusi vaksin. Saat ini, Indonesia baru memiliki dosis vaksin Covid-19 untuk sekitar 22 persen populasi dan saat ini diprioritaskan pada kabupaten/kota dengan kasus yang tinggi.

"Kenapa kita berikan (vaksin) ke beberapa kabupaten/kota lebih banyak? Karena memang kematiannya paling tinggi di sana. Orang yang terkena paling tinggi di sana. Jadi mohon pengertiannya, memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22 persen dari total vaksin yang kita butuhkan," kata Menkes Budi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin lalu.

Indonesia rencananya akan mendapat tambahan lebih dari 300 juta dosis vaksin mulai Agustus hingga Desember. Menkes mengatakan pada periode itu, program vaksinasi di daerah-daerah juga akan ditingkatkan secara bertahap.

"Itu adalah saatnya kita bekerja keras bersama-sama melakukan vaksinasi," pungkas Menkes Budi.

Data vaksinasi per 3 Agustus 2021

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, per 3 Agustus 2021 terdapat penambahan angka vaksinasi dosis pertama sebanyak 419.725 sehingga total keseluruhan mencapai 48.106.208 orang. Sementara itu, penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 502.483. Penambahan itu membuat jumlah vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 21.436.908.

Pemerintah Indonesia menargetkan sebanyak 208.265.720 orang divaksinasi dosis lengkap hingga awal 2022. Jika dibandingkan dengan total sasaran Covid-19 itu, vaksinasi dosis pertama baru mencapai 23 persen dan vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 10 persen. 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Syakir NF