Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja tiga kementerian dalam Rapat Kabiner Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/6) kemarin. Presiden secara khusus menyebut Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Ekonomi. Hal tersebut terlihat dari caranya memberikan contoh.

 

Kementerian Kesehatan, misalnya, yang baru mengeluarkan 1,53 persen dari anggarannya yang fantastis mencapai Rp 75 trilyun. Presiden yang berasal dari Surakarta itu pun meminta segera dikeluarkan untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, tenaga medis, hingga belanja peralatan.

 

“Baru keluar 1,53 persen coba! Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga mentrigger ekonomi,” tegasnya sebagaimana terlihat dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad (28/6).

 

Selain itu, Jokowi juga menyoroti kinerja Kementerian Sosial yang melihat belum maksimalnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Padahal, mereka tengah menanti bantuan tersebut. Ia menyebut kinerja penyaluran tersebut baru pada tahap lumayan karena mestinya bantuan sudah tersalurkan 100 persen.

 

Di samping itu, Presiden yang baru genap berusia 58 tahun pada 21 Juni lalu itu juga menyoroti Kementerian Koordinator Perekonomian mengingat usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar tengah menunggu bantuannya. Ia mengingatkan agar jangan menunggu mati, baru dibantu. Hal tersebut, menurutnya, tidak berarti apa-apa.

 

“Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary!” tegasnya.

 

Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, kata Jokowi, harus diberi prioritas agar tidak ada PHK.

 

Oleh karena itu, ia meminta para menteri agar segera mengeluarkan anggaran belanjanya guna memulihkan ekonomi yang diprediksi merosot hingga minus 7,6 persen menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

 

“Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik. Jadi, belanja kementerian tolong dipercepat,” tegasnya. 

 

Jokowi juga meminta segenap pembantunya agar tidak menganggap kondisi yang terjadi saat ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ia menegaskan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atau Peraturan Presiden (Perpres) jika memang diperlukan demi terlaksananya tanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia.

 

Langkah-langkah extraordinary, menurutnya, betul-betul harus dilakukan dalam kondisi saat krisis ini. Bahkan, Jokowi menegaskan bisa membubarkan lembaga atau reshuffle. “Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, udah kepikiran ke mana-mana saya,” katanya.

 

Setelah video tersebut diunggah, media sosial Twitter pun mulai trending kata Reshuffle, Menkes, dan Terawan. Pantauan NU Online hingga pukul 02.26 WIB, nama Menteri Kesehatan ‘Terawan’ masih menduduki trending topik sepuluh besar.

 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Zunus Muhammad