Jakarta, NU Online

Koordinator Pusat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menanggapi pencopotan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pencopotan itu baru hanya menjawab persoalan integritas, tetapi belum menyentuh akar permasalahan.

"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis, yang notabene adalah program legacy utama sang presiden," katanya kepada NU Online pada Rabu (3/6/2026).

"Pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," tambahnya.

Ubaid mengungkapkan bahwa kritik terhadap program MBG sejak awal tidak semata-mata ditujukan kepada figur pimpinannya, melainkan pada desain program yang dinilai memiliki kelemahan mendasar. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena BGN mengelola anggaran yang sangat besar

"Ketika pucuk pimpinannya digoyang isu korupsi, hal ini membuktikan kekhawatiran publik bahwa dana raksasa ini sangat rawan menjadi bancakan baru akibat pengawasan yang lemah dan dipaksakan berjalan cepat tanpa fondasi sistem yang kokoh," jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, saat ini juga terjadi krisis legitimasi di tingkat akar rumput. Ia melihat bahwa kasus hukum yang menimpa pimpinan BGN berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan mitra di lapangan.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," tegasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua wakil kepala BGN, Lodewijk F Paulus dan Sonny Sanjaya. 

Dadan digantikan langsung oleh Naniek S Deyang, serta dua wakilnya adalah Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

"Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Dia menjelaskan, catatan yang ditemukan antara lain berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh BGN.   

Prasetyo mengatakan evaluasi tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. “Pergantian ini tidak akan mengganggu komitmen kita dalam menjalankan program MBG,” tegasnya.