Program MBG Bertumpuk Masalah, BGN Minta Tambahan Anggaran Rp50,13 Triliun

Jakarta, NU Online

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menetapkan pagu anggaran RAPBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 Triliun.

 

Anggaran tersebut bertambah sebesar Rp50,13 Triliun di tengah masalah-masalah yang muncul, seperti keracunan makanan, dugaan penggelapan dana oleh pihak yayasan, kualitas dan kuantitas makanan yang tidak sesuai standar gizi, ketidakjelasan proses pembayaran mitra dapur, serta isu tumpang tindihnya pelaksanaan program yang tidak transparan.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/8/2025).

"Badan Gizi Nasional telah menetapkan Pagu Anggaran TA 2026 sebesar Rp268 Triliun, dengan fokus utama pada program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok rentan," kata Dadan.

Ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp50,13 Triliun diprioritaskan untuk peningkatan cakupan MBG, digitalisasi, promosi edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola.

Dadan juga menegaskan bahwa distribusi anggaran ini, nantinya dapat menunjukkan komitmen BGN dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.

Dadan juga merinci terdapat belanja pegawai yang perlu didanai sebesar Rp3,1 Triliun serta promosi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp280 Triliun.

Sedangkan pemantauan penguasaan Rp700 miliar, sistem dan tata kelola Rp412 miliar, koordinasi penyediaan penyaluran termasuk pembiayaan gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjama makan itu kurang lebih Rp3,8 triliun.

"Dengan 87,47 persen dialokasikan untuk anak sekolah dan 9,67 persen untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.

"Dukungan dan sinergi dengan Komisi IX DPR RI sangat krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi program dan keberlanjutan pendanaan," tambahnya.

Diketahui bahwa Program MBG yang dijalankan oleh BGN sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Meski begitu, proses pelaksanaannya masih banyak kendala. Seperti unit dapur SPPG yang dibayarkan oleh pemerintah mengalami keterlambatan hingga keracunan yang dialami oleh para siswa.

Bahkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Hingga saat ini, total lulusan SPPI dari tiga angkatan mencapai 32.000 orang masih banyak yang menganggur. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dapur yang tersedia.