Jakarta, NU Online

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meragukan efektivitas dua tim reformasi kepolisian yang baru dibentuk, baik oleh Presiden maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Usman, kedua Tim Reformasi Kepolisian itu minim keterbukaan terhadap masyarakat sipil dan berpotensi hanya menjadi formalitas.

“Saya ragu, baik dengan Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden maupun Tim Transformasi Reformasi bentukan Kapolri. Kelihatan sekali kurang terbuka pada keterlibatan masyarakat sipil,” ujar Usman kepada NU Online, Rabu (24/9/2025).

Ia menilai Surat Perintah Kapolri tentang pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang terlalu normatif dan kabur.

"Tugas tim ini hanya berkoordinasi, menyusun rencana kegiatan serta anggaran, lalu melaksanakan perintah Kapolri. Tidak ada penjelasan konkret mengenai apa output reformasi yang dijanjikan? Apalagi mekanisme akuntabilitas yang bisa diukur publik," jelasnya.

Usman menegaskan, tanpa mekanisme partisipasi publik dan pengawasan independen, reformasi kepolisian akan sulit berjalan.

"Pembentukan tim ini tidak menunjukkan indikasi bekerja secara independen atau melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan agenda reformasi Polri," katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa problem utama Polri justru terletak pada kesewenang-wenangan aparat di lapangan.

"Penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan yang berujung korban jiwa, seperti kasus Affan Kurniawan pada akhir Agustus lalu, itu yang harus dijawab," ujar Usman.

Menurutnya, tanpa menjawab persoalan tersebut, pembentukan tim hanya menimbulkan kesan pesanan penguasa.

"Sekadar demi memenuhi permintaan pimpinan. Apalagi isu pembentukan Tim Reformasi Polri ini kan mencuat usai Prabowo berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) 12 September lalu," tegasnya.