Jakarta, NU Online

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelenggaraan ibadah haji 2024 M/1445 H yang disuarakan oleh Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI belum mendesak untuk dilakukan.

"Jika merujuk pada UU MD3, Pansus dibentuk atas persoalan-persoalan mendasar, strategis, mendesak, dan berdampak luas yang menyebabkan situasi sangat serius sehingga perlu ditangani secara komprehensif. Temuan Timwas belum mendekati syarat situasi yang dimaksud," jabar Mustolih dalam keterangannya kepada NU Online, Kamis (20/6/2024).

Usulan pembentukan Pansus tersebut muncul setelah ditemukannya sederet persoalan mulai dari seperti over kapasitas tenda di Arafah dan Muzdalifah, panjangnya antrean toilet, mesin pendingin yang bermasalah di tenda, hingga pembagian kuota tambahan antara jamaah haji reguler dan khusus yang dianggap tidak sesuai regulasi.

Menurut Mustolih, temuan tersebut perlu direspons serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama untuk perbaikan tata kelola haji di masa mendatang. Namun, ia menilai temuan-temuan itu belum cukup mendasar dan strategis untuk membentuk Pansus.

Mustolih mengungkapkan bahwa temuan-temuan Timwas tidak jauh berbeda dengan data yang diperoleh oleh Komnas Haji. Temuan-temuan tersebut bersifat kasuistik dan sektoral, serta merupakan dinamika khas yang terjadi pada setiap puncak gelaran ibadah haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah, terutama dengan jumlah jamaah terbesar sepanjang sejarah.

Mustolih menyarankan agar Timwas Haji DPR mempertahankan komposisi lintas komisi seperti yang berlaku saat ini dan melakukan pengawasan dari hulu, yakni sejak proses perencanaan dan pembahasan anggaran termasuk biaya haji dan kuota.

"Selain itu, pengawasan Timwas perlu diperluas tidak hanya dilakukan secara manual dengan sidak dan kunjungan area penyelenggaraan haji, tetapi juga perlu membuka kanal pengaduan yang mudah dijangkau," paparnya.

Mustolih mencatat bahwa setelah melewati fase puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), penyelenggaraan haji tahun 2024 jauh lebih baik dari tahun 2023. "Banyak inovasi dan perbaikan layanan telah dilakukan," kata dia.

Pada tahun lalu, ribuan jamaah haji Indonesia, terutama lansia, mengalami keterlambatan evakuasi di Muzdalifah yang menyebabkan banyak yang jatuh sakit dan jumlah kematian mencapai angka 800-an, rekor tertinggi sejak 2015.

Pada musim haji 2024, potensi terulangnya tragedi Muzdalifah berhasil diantisipasi dengan baik oleh Kementerian Agama dengan menerjunkan 500-1000 petugas Satgas Armuzna dan strategi Murur untuk lansia. Hasilnya, area Muzdalifah pada pukul 7 pagi waktu setempat sudah dinyatakan steril dari jamaah haji Indonesia, seratus persen telah bergeser ke Mina untuk melakukan ibadah lempar jumrah di Jamarat.

Layanan Haji 2024 berjalan baik

Sebelumnya, salah seorang Amirul Haji, KH Ahmad Fahrur Rozi, mengapresiasi Kementerian Agama yang telah berhasil menyelesaikan tugas pelayanan ibadah haji 2024 dengan baik dan melayani sepenuh hati.

"Sejak tanggal 8 Juni saya berada di Makkah, meninjau langsung pemondokan jamaah haji, tenda wukuf di Arafah, fasilitas di Muzdalifah dan Mina, serta layanan tim kesehatan haji di berbagai sector," ucap Gus Fahrur, Rabu (19/6/2024).

Menurutnya, pelaksanaan haji tahun ini sudah lebih baik. Tidak ada lagi kejadian Muzdalifah seperti tahun lalu. Semua sudah diantisipasi dengan baik. Sebab, lanjutnya, Kemenag dibantu tim petugasnya di lapangan telah responsif dan berdedikasi tinggi.