Jakarta, NU Online

Transisi energi tidak boleh dilakukan dengan menjadikan rakyat sebagai penanggung beban utama. Peralihan menuju energi terbarukan memang mendesak dari sisi lingkungan, tetapi kebijakan tersebut harus memperhitungkan tekanan ekonomi, daya beli, serta kondisi kelompok rentan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Fallanty mengatakan persoalan transisi energi perlu dilihat melalui berbagai kerangka secara bersamaan.

“Dari perspektif lingkungan, percepatan energi terbarukan memang dibutuhkan, tetapi dari sisi ekonomi terdapat banyak tekanan yang harus diperhitungkan,” ujarnya dalam Diskusi Publik: Subsidi Energi, Untuk Siapa? yang digelar secara daring, Kamis (20/8/2026).

Ia menegaskan kebijakan energi tidak boleh hanya disusun berdasarkan target lingkungan. “Kebijakan perlu dirancang dari perspektif yang selengkap mungkin dan melibatkan masyarakat sebagai kelompok yang terdampak agar menghasilkan kebijakan yang inklusif,” ujarnya.

Dari perspektif ekonomi, Telisa menjelaskan dampak kenaikan harga energi dapat dianalisis melalui pendekatan input-output. Salah satu riset menunjukkan kenaikan harga BBM sebesar Rp1.000 per liter dapat meningkatkan tingkat inflasi sekitar 1,1 persen.

“Dampaknya tidak berhenti pada konsumen BBM, tetapi juga menjalar ke sektor listrik, gas dan air bersih, transportasi darat, transportasi air, serta sektor bangunan karena energi merupakan komponen penting dalam kegiatan produksi dan distribusi. Pemerintah perlu membenahi harga BBM agar dampak tidak semakin meluas,” katanya.

Menurutnya, geopolitik global juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak. Ketika selisih harga BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin lebar, masyarakat kelas menengah dapat bermigrasi secara masif ke BBM subsidi.

“Hal ini menunjukkan bahwa persoalan subsidi tidak cukup dilihat dari kategori kaya dan miskin, tetapi juga harus mempertimbangkan perubahan harga, perilaku konsumsi, dan kondisi ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah modal untuk menjalankan transisi energi, mulai dari komitmen terhadap NDC, agenda Just Energy Transition, taksonomi hijau, hingga pengembangan ekonomi hijau. Namun, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sekitar 67 persen.

“Di satu sisi pemerintah mendorong investasi energi terbarukan, tetapi di sisi lain subsidi bahan bakar fosil masih besar sehingga berpotensi mengurangi daya tarik investasi hijau. Inkonsistensi tersebut perlu diperbaiki agar kebijakan energi berjalan dalam arah yang sama,” ujarnya.

Persoalan subsidi juga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Telisa mengakui subsidi selama ini masih dinikmati kelompok yang relatif mampu, misalnya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Namun, pencabutan subsidi tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kelompok rentan.

“Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi, biaya produksi, dan harga barang, sementara pendapatan masyarakat belum tentu mengalami peningkatan yang sebanding,” ujarnya.

Telisa menambahkan, dari perspektif lingkungan dan keadilan iklim, biaya kerusakan lingkungan juga perlu dimasukkan dalam perhitungan.

“Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada target dekarbonisasi tanpa menghitung siapa yang terdampak dari proses pencapaiannya,” katanya.

“Transisi energi harus memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tidak menanggung beban terbesar dari kebijakan yang manfaatnya justru lebih banyak dinikmati kelompok lain,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashrov mengatakan persoalan energi dan subsidi perlu dilihat dalam konteks volatilitas harga energi fosil dan siklus ekonomi.

“Ketika krisis terjadi, kelompok masyarakat bawah biasanya menjadi pihak yang paling terbebani. Karena itu, dalam jangka panjang, kebijakan transisi energi harus memastikan bahwa setiap siklus ekonomi tidak menghasilkan pemiskinan baru,” ujarnya.

Ashrov mengatakan Indonesia juga perlu memikirkan target jangka panjang, termasuk puncak emisi sekitar 2030 dan penurunan emisi absolut menuju net zero. “Namun, target tersebut harus dicapai dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat,” katanya.