Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luqman Hakim menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pasalnya, wacana perpanjangan PPKM Darurat tanpa pengawasan, menurutnya, hanya akan merugikan masyarakat.

“Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah,” katanya di Jakarta, Rabu (14/7).

Pasalnya, ia mengamati bahwa pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan pada hari Ahad saja, sedangkan hari-hari lainnya dari Senin sampai Sabtu terlihat lalu lintas bebas di mana-mana. Ia juga melihat tempat perbelanjaan buka seperti hari-hari biasa, meski bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan. Banyak pula orang makan di warung-warung makan seolah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat.

“Saya melihat semua itu dengan mata kepala saya sendiri, kemarin tanggal 13 Juli di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Sebelumya, pada tanggal 7-11 Juli, saya memantau beberapa daerah di Jawa Tengah, juga melihat hal serupa,” jelasnya.

Oleh karena itu, Luqman menegaskan bahwa PPKM Darurat perlu pengawasan yang ketat dan ketegasan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. “Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19,” tegas Luqman.

Memang, katanya, terjadi penurunan mobilitas warga. Namun, ia melihat hal tersebut tidak sebanding dengan laju penularan Covid-19. “Kita harus akui pelaksanaan PPKM Darurat banyak kelemahan di lapangan. Tentu banyak faktor yang menyababkan,” kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.

Setidaknya, Luqman memandang ada tiga faktor yang membuat mobilitas warga masih cukup banyak. Hal paling utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. Kedua, lanjutnya, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. Terakhir, banyak daerah yang tidak memberi penjelasan clear mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung.

Editor: Syakir NF