Jakarta, NU Online

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui pemerintah daerah (pemda) menghadapi beban berat dalam menangani perubahan iklim.

Di tengah upaya mencapai target net-zero emission, kepala daerah juga dituntut menyukseskan berbagai program prioritas nasional.

Menurut Bima, banyak pemerintah daerah masih berkutat dengan persoalan mendasar, mulai dari penataan transportasi publik yang belum optimal hingga tekanan fiskal akibat penyesuaian anggaran. Situasi tersebut membuat agenda perubahan iklim kerap belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam Diseminasi Penelitian bertajuk Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Refleksi Kritis, Relasi Pusat-Daerah, dan Tantangan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Bima menilai pembahasan mengenai net-zero emission sering kali tidak sepenuhnya berpijak pada kondisi riil di lapangan. Sejumlah kota, termasuk Bogor, masih menghadapi persoalan transportasi publik yang belum tertata secara sistematis dan berkelanjutan.

“Bagaimana mungkin kita bicara net-zero emission secara bertahap sesuai indeks, sementara di banyak kota urusan angkot saja belum beres. Transportasi publik belum shifting ke kendaraan listrik karena mahal dan terkendala skema subsidi,” katanya.

Ia menambahkan, agenda perubahan iklim di daerah harus bersaing dengan kepentingan lain, baik yang bersifat elektoral maupun pembangunan ekonomi. Akibatnya, isu perubahan iklim sering kali berada di posisi yang tidak diutamakan.

“Isu climate change ini saingannya program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih, MBG, hingga Sekolah Rakyat. Kepala daerah diminta fokus menyukseskan program-program itu,” ucap Bima.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno menegaskan bahwa krisis iklim telah menunjukkan dampak nyata terhadap lingkungan dan ketahanan nasional.

Ia menjelaskan, peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, hingga rumah tangga telah memperburuk kualitas udara. Bahkan, Jakarta beberapa kali tercatat sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.

“Deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan juga memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam menyerap karbon. Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita,” ujarnya.

Eddy juga menyebut dunia saat ini belum sepenuhnya memasuki era transisi energi yang stabil. Menurutnya, kondisi global masih berada pada fase energy addition, yakni ketika energi terbarukan tumbuh, tetapi konsumsi energi fosil tetap meningkat.

“Perubahan iklim bukan hoaks dan bukan masalah yang bisa kita tunda penanganannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi global masih berlangsung secara tidak teratur atau disorderly energy transition,” katanya.