Jakarta, NU Online
Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'aruf Amin menilai jumlah 34 menteri Presiden Joko Widodo cukup ideal. Namun, jika Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menambah jumlahnya, itu merupakan kebijakan mereka.  

"Jumlahnya memang kalau sekarang ini kan 34. Itu cukup ideal dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup," katanya selepas Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Mei (7/5/2024) siang.

Menurutnya, jumlah pos kementerian pada suatu pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan. 

"Tapi bisa saja lebih daripada itu. Kalau bahasa kiainya itu lilhajah (sesuai kebutuhan). Kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu saya kira," jelas Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2018 .

Kiai Ma'ruf Amin kemudian menyebutkan tentang kriteria yang harus dimiliki para menteri yaitu bekerja secara profesional, baik menteri yang mempresentasikan partai politik (parpol) maupun non-parpol.

"Profesionalnya, ya profesional. Politisi atau profesional yang non-politikus, apa dari ormas, apa dari profesional murni sebab dalam menjalankan tugas menteri-menteri itu harus profesional," tuturnya.

Dikutip Antara wacana penambahan pos kementerian di Indonesia disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, Ia mengatakan wacana itu wajar disampaikan mengingat kabinet Prabowo-Gibran akan melibatkan banyak pihak.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang, itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habib kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024) lalu.