Jakarta, NU Online

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ratna Juwita Sari mengusulkan kepada pemerintah agar meningkatkan bantuan untuk pesantren.

"Mewakili FPKB saya meminta pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan nilai program bantuan kepada Pesantren di 2021 dalam hal peningkatan kualitas pendidikan santri, pengajar, maupun fasilitas di lingkungan pesantren," kata Ratna dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur BI terkait Agenda Penyampaian Pokok-pokok RUU APBN tahun 2021 pada Selasa (1/9) lalu sebagaimana dilansir Radar Bangsa

Anggota Komisi VII DPR RI itu menjelaskan bahwa perhatian dan komitmen anggaran kepada pesantren merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 

Pada kesempatan itu, Ratna menegaskan pemerintah harus mampu merespon tema-tema penting diluar sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, hingga reformasi sosial.

Selain pesantren, Ratna mengatakan salah satu tema penting yang harus difokuskan pemerintah tahun depan yakni pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan perhatian terkait penekanan bantuan produktif untuk pelaku UMKM.

Mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), ia menyatakan bahwa sikap fraksinya juga sangat tegas agar pemerintah kembali meningkatkan Dana Desa tahun 2021.

"Desa adalah ujung tombak negara untuk melakukan penanganan COVID-19 dan juga melakukan pemulihan secara langsung kepada rakyat. Maka, Dana Desa tahun 2021 harus ditambah menjadi Rp72 triliun untuk mendukung pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan ekonomi," ujar Legislator asal Tuban, Jawa Timur itu.

Pada pertemuan itu, Ratna juga mengingatkan agar Dana Desa bisa diarahkan untuk penguatan BUMDesa dala rangka peningkatan ekonomi masyarakat Desa

Karenanya, FPKB terus mendorong agar pemerintah bisa lebih fokus untuk menyalurkan bantuan produktif guna menggerakkan UMKM dan kewirausahaan masyarakat.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad