Jakarta, NU Online

Krisis ekonomi dan krisis kesehatan menjadi dua hal penting yang harus dicarikan solusinya oleh pemangku kebijakan seperti pemerintah. Program pemulihan ekonomi nasional yang telah diluncurkan diharapkan berjalan maksimal sehingga ekonomi negara tidak menyusut terlalu parah.

Anggota Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syaiful Bahri Anshori mendukung sikap pemerintah terkait optimalisasi program yang telah diluncurkan tersebut. Kata dia, semua pihak siap terlibat dan membantu pemerintah mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi.

Keterlibatan itu tidak hanya oleh kelompok legislatif seperti DPR RI tetapi kelompok masyarakat pun memiliki peranan penting kaitannya dengan keterlibatan pada program yang ada.

Misalnya saja oleh Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (K-Sarbumui) Nahdlatul Ulama yang jelas mampu membantu pemerintah mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi buruh dan perusahaan.

"Semua termasuk Sarbumusi mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Sarbumusi bisa ikut berperan aktif mendorong untuk memulihkan perekonomian nasional,” kata legislator Dapil Jawa Timur IV ini.

Selanjutnya, anggota Fraksi PKB yang saat ini menjabat Presiden Konfederasi Sarbumusi ini pun mengungkapkan rasa syukurnya karena organisasi masyarakat seperti Sarbumusi telah banyak membantu pemerintah dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini.

“Memasuki usia yang ke-65 tahun, Konfederasi Sarbumusi telah berhasil berevolusi menjadi salah satu konfederasi terbesar ke-4 di Indonesia. Jumlah anggota Sarbumusi saat ini mencapai 350.000 orang. Angka yang masih menyimpan harapan untuk mengembalikan kejayaan Sarbumusi di masa lalu dengan anggotanya mencapai 3 juta orang," kata Saiful Bahri.

Ia menambahkan ada tiga hal yang dilakukan Fraksi PKB DPR RI untuk mendukung optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah antara lain mengawal secara hukum, menguatkan litigasi untuk pemerintah dan menertibkan perusahaan-perusahaan nakal agar para pekerja tidak di-PHK secara sepihak. 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad