Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Arzeti Bilbina meminta pemerintah agar tidak hanya melulu membicarakan soal vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikannya dalam agenda rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, serta Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma Honesty Basyir, di Senayan, Selasa (12/1).

"Seharusnya pemerintah tidak hanya membicarakan vaksin saja, tetapi juga menginformasikan kepada masyarakat tentang isolasi mandiri, atau memberikan obat anti virus yang cukup mahal bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri, pemerintah harus buat skema untuk membantu masyarakat," tegasnya.

Pasalnya, perkembangan Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam. Data per hari ini, pemerintah melaporkan terdapat penambahan kasus baru yang terkonfirmasi sebanyak 10.047. Total pasien sudah mencapai 846.765 kasus sejak Maret 2020 lalu.

Pesatnya lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari ke belakang mempengaruhi ketersediaan ruang isolasi untuk pasien, kekurangan kapasitas tempat tidur, hingga menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan.

Dikutip dari Katadata, pada Selasa (5/1) pekan lalu, keterisian rumah sakit di beberapa wilayah sudah sangat mengkhawatirkan. Di Jakarta, tingkat keterisian rumah sakit mencapai 84,74 persen. Di Banten 84,52 persen. Sementara Yogyakarta 83,36 persen, Jawa Barat 79,77 persen, Sulawesi Barat 79,31 persen, Jawa Timur 78,41 persen, Jawa Tengah 76,27 persen, Sulawesi Selatan 72,40 persen, dan Sulawesi Tengah 70,59 persen.

 
Melihat data yang sudah sangat memprihatinkan itu, Arzeti lantas meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam menanggulangi peningkatan Covid-19. Caranya dengan menjalankan langkah preventif, kuratif, dan promotif.

 
"Masyarakat jangan terus disalahkan dalam peningkatan Covid-19. Pemerintah harusnya menjadikan masyarakat sebagai perpanjangan tangan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, ketika ruang isolasi tidak bisa menampung pasien Covid-19 lagi, pemerintah harusnya membantu masyarakat dengan membuat skema bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri, serta memberikan bantuan obat-obatan.

 
Sementara itu, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa akan meningkatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Dari yang semula adalah 15 ribu menjadi 36 ribu.

Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh rumah sakit di Indonesia agar mengalokasikan minimal 30 persen kapasitas ruang rawat untuk pasien Covid-19.

 
"Saya telah menandatangi surat yang meminta rumah sakit di bawah Kemenkes secara temporer menambah kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 dari 20 persen menjadi 30-40 persen," jelas Menkes Budi.

"Saya sudah bicara dengan asosiasi rumah sakit swasta dan RS daerah untuk melakukan hal sama, agar dapat menampung pasien Covid-19," terangnya.

Saat ini pasien Covid-19 kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran. Sebab, RSD Wisma Atlet saat ini memiliki lebih dari 10 ribu kasur untuk pasien tanpa gejala serta pasien dengan gejala ringan dan sedang.

Walaupun secara administratif masuk di wilayah Jakarta, RSD Wisma Atlet juga menerima pasien dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Sebanyak 5-17 persen pasien di Wisma Atlet merupakan pasien dari luar Jakarta, terutama dari Bodetabek.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad