Jakarta, NU Online

Komisi X DPR RI yang juga membidangi pendidikan turut angkat bicara soal kontroversi buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Kamus Sejarah Indonesia tersebut memiliki banyak kejanggalan sehingga perlu dilakukan revisi dan ditarik dari peredaran karena faktanya salinan lunak (softcopy) kamus tersebut telah beredar luas.

Huda mengatakan, kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut dapat berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi.

"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” kata Huda dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4) malam.

Menurut Huda, di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi.

Huda mengatakan, kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari. Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Sementara, pada jilid II, tidak ada nama Soekarno dan Mohammad Hattta dalam entry khusus meski masuk pada penjelasan di awal kamus.

Sebaliknya, justru ada nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entry khusus untuk diuraikan latar belakang personalnya.

"Bayangkan jika potensi persebarannya yang begitu luas, namun di sisi lain ada informasi kesejarahan yang tidak akurat. Maka akan ada banyak anak didik dan generasi muda di Indonesia yang tidak bisa memahami proses nation formation maupun nation building secara utuh,” kata Huda.

Politikus PKB itu pun meminta Kemendikbud untuk mengeluarkan nama-nama tokoh yang tidak berkontribusi dalam proses pembentukan dan pembangunan bangsa tersebut. Terlebih, ada tokoh yang dikenal karena sikap dan pandangan politiknya yang bertentangan dengan ideologi justru masuk dalam kamus tersebut.

“Harus dikeluarkan tokoh-tokoh yang tidak jelas kontribusinya dan malah sikap dan pandangan politiknya bertentangan dengan ideologi negara karena akan berbahaya bagi peserta didik di tanah air,” kata dia.

Ia juga meminta Kemendikbud untuk mengevaluasi tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia yang dinilainya tunasejarah dan tunanasionalisme.

“Kemendikbud harus benar-benar selektif dalam memilih tim penyusun buku ataupun bahan ujian. Sebab seringkali kita temui berbagai produk konten dari Kemendikbud yang menuai polemik dan kontroversi,” kata Huda.

Pewarta: Fathoni Ahmad