Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pro dan kontra pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah DKI Jakarta. Komentar ini sebagai respons adanya kekhawatiran pekerja informal terhadap terganggunya pemasukan keuangan rumah tangga mereka.

Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta memang hampir bisa dipastikan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya tentu yang paling terdampak adalah kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi sosial dengan tatap muka.

“Sungguh pilihan yang sulit, satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetep bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi,” kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (AMI), Sabtu lalu.

Menurutnya, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan dampak ekonomi akibat pandemi ini, misalnya saja gelombang PHK yang tak bisa dihindari.

 

Bahkan, ucap Gus AMI, survei SMRC menyebutkan ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat Covid 19. Belum lagi data di Kamar Dagang dan Indsutri (Kadin) yang melaporkan ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, atas masalah yang di hadapi UMKM yang berjumlah 64 juta menjadi salah satu solusi yang bisa segera dilakoni oleh setiap warga bangsa. Meski sulit, Gus Ami berharap masyarakat mau memulai hal baru disebabkan oleh Covid-19 yang belum terkendali.

“Karena itu, tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK ini agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah. Pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. Permudah mekanisme pencairan,” tuturnya.

Kemudian, kepada pemerintah pusat, mantan aktivis PMII ini meminta untuk segera memperjelas skema perlindungan sosial yang akan dibiayai dari APBN. Itu ucap dia telah menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Jadi mau tidak mau harus dilakukan dengan segera.

“Misalnya program stimulus untuk dunia usaha, stimulus untuk UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lain-lain. Yang diperlukan sekarang adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar,” katanya.

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad