Kekuasaaan adalah amanah, yaitu amanah untuk mampu membimbing, memajukan, mencerdaskan, memberadapkan dan mensejahterakan rakyat atau bangsa yang dipimpin. Pemimpin datang untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara, karena itu mereka sebesar-besarnya memberikan hidupnya, harta, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan dan kemakmuran bangsanya. Dengan kemakmuran bangsa dan negaranya itu kemakmuran pribadinya akan terbawa dengan sendirinya.
Ini prinsip kepemimpinan yang amanah, sangat berbeda dengan pemimpin yang melihat kepemimpinan atau kekuasaan sebagai lapangan kerja, seperti seorang professional, direktur sebuah perusahaan. Pada umumnya para elite yang menjadi pemimpin saat ini adalah pekerja politik, bukan aktivis politik, jadi niat dan tujuan serta seluruh pertimbangannya adalah dagang untuk mencari keuntungan pribadi, karena itu setiap langkahnya mesti ada fasilitas dan bayarannya.<>
Bahkan tipe kepemimpinan seperti ini melihat seluruh aset negara sebagai hutan bebas yang boleh dijarah untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dianggap sebagai kreatif dan kompetitif. Ini yang terjadi saat ini, pemimpin baik yang ada di pemerintahan, partai, perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk memajukan lembaga yang dipimpinnya. Sering lembaga dan anggotanya diterlantarkan, tetapi para pemimpin secara pribadi kaya raya.
Seperti itulah kepemimpinan yang kita alamai saat ini, pemimpin seperti ini mengabaikan nasib rakyat banyak, hanya memperhatikan nasib sedikit kelompok yang selalu mengelilinginya, sehingga kebijakannya membuat rakyat semakin sengsara. Saat ini berbagai usaha kecil dan menengah dalam berbagai sektor telah tuitup karena kelangkaan bahan baku, dan karena kenaikan bahan bakar, sehingga produknya jadi mahal dan tak terjangkau oleh konsumen. Kebangkrutan usaha itu terutama akan dirasakan sangat pedih oleh buruh yang ada di berbagai industri dan usaha kecil itu, karena mereka dipecat dengan tanpa memiliki cadangan dana untuk hidup.
Memang bahwa kemiskinan itu bukan nasib, bukan pula karena kemalasan, tetapi kemiskinan terjadi akibat kesalahan para pemimpin dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil untuk menguntungkan kelompok kecil mafia bisnis berakibat mematikan ribuan usaha kecil dan menegah. Kebijakan ini selalu terjadi di tengah sistem yang penuh korupsi.
Hanya sering kali kebijakan yang menyengsarakan itu dimanipulasi dengan berbagai santunan yang justeru sangat mematikan, sehingga masyarakat tidak bisa melihat secara jernih watak para pemimpinnya. Mereka telah menghancurkan dengan sistematis struktur perekonomian rakyat, tetapi kalau terjadi bencana, mereka segera datang pada rakyat seolah peduili pada rakyat, padahal seluruh kebijakan politiknya telah menyingkirkan kepedulian pada rakyat, menyengsarakan dan memiskinkan rakyat.
Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari kebijakan ini adalah jumlah kemiskinan yang terus meningkat, sementara hutang luar negeri semakin menumpuk. Bagi pemimpin yang produktif semestinya bisa menggunakan dana utangan itu untuk usaha yang produktif, sehingga rakyat kaya, bangsa makmur dan negara berkecukupan, mampu membayar hutang dan tidak meminjam lagi. Ribuan sarjana politik diwisuda ribuan sarjana ekonomi dipekerjakan, tetapi tidak memiliki kempuan sedikitpun memperbaiki perekonomian rakyat dan negara. Ini tidak lain karena memang mereka tidak berorientasi pada rakyat dan Negara.
Memang mustahil negeri ini bisa makmur walaupun sumber kekayaan alamnya melimpah, kalau para pemimpinnya bukan pemimpin yang bisa memikul amanah, tetapi hanya terdiri dari para pencari kerja, yang cita-citanya hanya mendapatkan gaji besar, tetapi tidak memiliki cita-cita untuk membangun bangsanya. Sekedar bercita-cita bahkan mengeluarkan pernayaan sikap banyak. Tetapi mereka tidak berani bertindak. Sebab tindakan mengandung risiko.
Seorang pemimpian yang amanah mesti memihak kepada rakyat dan bangsa sendiri, sementara prmimpin yang ada karena hanya pencari kerja mereka menjadi sangat oportunis, mengikuti arus, tanpa berani melawan arus perdagangan bebas yang didorong oleh liberalisasi dan swastanisasi. Kecenderungan itu diikuti begitu saja, padahal untuk dapat mensejahterakan rakyat dan menjadikan bangsa jaya dan negara mencapai kemegahannya hanya dengan membangun kedaulatan sendiri baik secara politik, maupun secara ekonomi.
Untuk memiliki kedaulatan politik dan ekonomi, maka kedua sektor itu harus dinasionalisasi secara tuntas. Seluruh sistem politik ketatanegaraan harus kembali pada filosofi nasional dan kepentingan nasional. Seluruh perusahaan strategis di sektor energi, telekomunisasi, transportasi dan pangan yang sekarang berada di tanagan swasta, harus segera dinasionalisiasi. Di situlah rakyat akan berkuasa, negara berdaulat dan bangsa memiliki martabat. Bila sudah demikian tidak lagi usaha pemiskinan yang terjadi, tetapi menjadi langkah pemakmuran rakyat. (Abdul Mun’im DZ)
Ini prinsip kepemimpinan yang amanah, sangat berbeda dengan pemimpin yang melihat kepemimpinan atau kekuasaan sebagai lapangan kerja, seperti seorang professional, direktur sebuah perusahaan. Pada umumnya para elite yang menjadi pemimpin saat ini adalah pekerja politik, bukan aktivis politik, jadi niat dan tujuan serta seluruh pertimbangannya adalah dagang untuk mencari keuntungan pribadi, karena itu setiap langkahnya mesti ada fasilitas dan bayarannya.<>
Bahkan tipe kepemimpinan seperti ini melihat seluruh aset negara sebagai hutan bebas yang boleh dijarah untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dianggap sebagai kreatif dan kompetitif. Ini yang terjadi saat ini, pemimpin baik yang ada di pemerintahan, partai, perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk memajukan lembaga yang dipimpinnya. Sering lembaga dan anggotanya diterlantarkan, tetapi para pemimpin secara pribadi kaya raya.
Seperti itulah kepemimpinan yang kita alamai saat ini, pemimpin seperti ini mengabaikan nasib rakyat banyak, hanya memperhatikan nasib sedikit kelompok yang selalu mengelilinginya, sehingga kebijakannya membuat rakyat semakin sengsara. Saat ini berbagai usaha kecil dan menengah dalam berbagai sektor telah tuitup karena kelangkaan bahan baku, dan karena kenaikan bahan bakar, sehingga produknya jadi mahal dan tak terjangkau oleh konsumen. Kebangkrutan usaha itu terutama akan dirasakan sangat pedih oleh buruh yang ada di berbagai industri dan usaha kecil itu, karena mereka dipecat dengan tanpa memiliki cadangan dana untuk hidup.
Memang bahwa kemiskinan itu bukan nasib, bukan pula karena kemalasan, tetapi kemiskinan terjadi akibat kesalahan para pemimpin dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil untuk menguntungkan kelompok kecil mafia bisnis berakibat mematikan ribuan usaha kecil dan menegah. Kebijakan ini selalu terjadi di tengah sistem yang penuh korupsi.
Hanya sering kali kebijakan yang menyengsarakan itu dimanipulasi dengan berbagai santunan yang justeru sangat mematikan, sehingga masyarakat tidak bisa melihat secara jernih watak para pemimpinnya. Mereka telah menghancurkan dengan sistematis struktur perekonomian rakyat, tetapi kalau terjadi bencana, mereka segera datang pada rakyat seolah peduili pada rakyat, padahal seluruh kebijakan politiknya telah menyingkirkan kepedulian pada rakyat, menyengsarakan dan memiskinkan rakyat.
Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari kebijakan ini adalah jumlah kemiskinan yang terus meningkat, sementara hutang luar negeri semakin menumpuk. Bagi pemimpin yang produktif semestinya bisa menggunakan dana utangan itu untuk usaha yang produktif, sehingga rakyat kaya, bangsa makmur dan negara berkecukupan, mampu membayar hutang dan tidak meminjam lagi. Ribuan sarjana politik diwisuda ribuan sarjana ekonomi dipekerjakan, tetapi tidak memiliki kempuan sedikitpun memperbaiki perekonomian rakyat dan negara. Ini tidak lain karena memang mereka tidak berorientasi pada rakyat dan Negara.
Memang mustahil negeri ini bisa makmur walaupun sumber kekayaan alamnya melimpah, kalau para pemimpinnya bukan pemimpin yang bisa memikul amanah, tetapi hanya terdiri dari para pencari kerja, yang cita-citanya hanya mendapatkan gaji besar, tetapi tidak memiliki cita-cita untuk membangun bangsanya. Sekedar bercita-cita bahkan mengeluarkan pernayaan sikap banyak. Tetapi mereka tidak berani bertindak. Sebab tindakan mengandung risiko.
Seorang pemimpian yang amanah mesti memihak kepada rakyat dan bangsa sendiri, sementara prmimpin yang ada karena hanya pencari kerja mereka menjadi sangat oportunis, mengikuti arus, tanpa berani melawan arus perdagangan bebas yang didorong oleh liberalisasi dan swastanisasi. Kecenderungan itu diikuti begitu saja, padahal untuk dapat mensejahterakan rakyat dan menjadikan bangsa jaya dan negara mencapai kemegahannya hanya dengan membangun kedaulatan sendiri baik secara politik, maupun secara ekonomi.
Untuk memiliki kedaulatan politik dan ekonomi, maka kedua sektor itu harus dinasionalisasi secara tuntas. Seluruh sistem politik ketatanegaraan harus kembali pada filosofi nasional dan kepentingan nasional. Seluruh perusahaan strategis di sektor energi, telekomunisasi, transportasi dan pangan yang sekarang berada di tanagan swasta, harus segera dinasionalisiasi. Di situlah rakyat akan berkuasa, negara berdaulat dan bangsa memiliki martabat. Bila sudah demikian tidak lagi usaha pemiskinan yang terjadi, tetapi menjadi langkah pemakmuran rakyat. (Abdul Mun’im DZ)
