Belum lama ini ribuan buruh kita di luar negeri dideportasi, dengan berbagai dalih, ada yang karena masuk secara illegal, kelewat waktu, karena bertindak kriminal dan sebagainya. Berbarengan dengan itu secara diam-diam ribuan buruh asing masuk ke negeri ini, bersama masuknya investasi dan datangnya utang luar negeri. Dan yang sangat mencolok akibat dari divestasi atau swastanisasi, berupa pengambilalihan perusahaan negara strategis, melalui kebijakan gila yang hanya bisa dipahami oleh logika kolonial.
Sampai saat ini di Indonesia terdapat sekitar 20 ribu buruh asing yang tercatat, sementara yang tidak tercatat juga sangat besar. Celakanya mereka tidak sekadar menjadi kuli atau babu atau jongos, bahkan menurut catatan resmi 93 persen mereka duduk sebagai direksi. Dengan komposisi semacam itu berbagai ketidakadilan dimulai, berbagai diskriminasi terjadi. Kontrak kerja selalu tidak adil, rekrutmen yang diskriminatif system penggajian serta pemberian fasilitas yang serba timpang. Kondisi itu terjadi selama bertahun, tahun, kelompok pro demokrasi tidak berani mengkritik, para aktivis HAM juga bungkam. Sebab tindakan itu dilakukan oleh para juragan demokrasi dan pedagang HAM. Mereka tidak berani mengkritik sikap rasialis, karena khawatir dituduh rasialis, sehingga rasialisme menjadi semakin langgeng.
<>Prinsip tentang kesetaraan selalu diajarkan melalui training, deklarasi PBB diperkenalkan dan sebagainya, tetapi dalam kenyataanya jauh dari ajaran itu. Bangsa asing baik yang berkulit putih atau berkulit kuning yang mengaku lebih maju dan lebih beradab, tetapi dalam system penggajian sangat diskriminatif. Bagi kelompok kulit berwarna walaupun punya kemampuan lebih tinggi tidak mungkin duduk dijajaran direksi, kalaupun ada bangsa kulit coklat memiliki posisi sama, tetapi gajinya akan sangat berbeda lebih rendah, karena perbedaan kulit. Ini menunjukkan bangsa kita didiskriminasi di negeri sendiri, dieksploitasi bangsa asing di negeri sendiri.
Dengan system pasar bebas akhirnya negeri kita banyak diserbu lembaga bisnis asing, baik bergerak di bidang perdagangan, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga hukum, akuntan publik dan sebagainya. Perusahaan asing, karena alasan ekonomis dan politik akhirnya memilih lembaga-lembaga serumpun sebagai mitra kerjanya, ketika melakukan survai, melakukan audit atau mencari pengacara, dengan alasan lebih bonafid dan sebagainya. Akibatnya lembaga-lembaga hukum, penelitian atau akuntan poublik dalam negeri kehilangan pangsa pasar, sehingga kualitasnya juga semakin merosot.
Tenaga kerja kita akhirnya tidak hanya tidak bisa bersaing di luar negeri, di dalam negeri sendiri juga mereka sudah kalah bersaing dengan lembaga asing yang mulai menyerbu ke sini. Sementara pemerintah sama sekali tidak memberikan perlindungan pada sumberdaya manusia kita, terhadap buruh kita, baik di level kuli maupun manajer. Semuanaya menjadi korban hadirnya perusahaan asing yang lebih percaya pada bangsanya sendiri ketimbang bangsa kita, yang dianggap terbelakang.
Di sini kita membutuhkan negara yang kuat, pemerintah yang kuat, prinsip demokrasi yang sesat, bahwa pemerintah yang baik adalah yanag sedikit memerintah, ternyata telah membawa malapetaka. Pemerintah tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk membela negara, membela rakyat, terutama membela buruh kita di dalam maupun di luar negeri yang diisap dan diterlantarkan, karena kekuasaan pemerintah telah dipreteli oleh berbagai undang-undang yang dibuat oleh para pemilik modal.Ketika modal berkuasa, negara menjadi jompo dan rakyat akan sengsara.
Hingga saat ini orang masih banyak terkecoh dengan isu kebebasan, kebebasan untuk diterkam oleh bangsa lain. Sebab pada dasarnya para pejuang kebebasan adalah orang yang pertama kali menggadaikan kebebasannya pada para penjajah dan selalu berjuang menjual kebebasan rakyat lain melalui isu kebebasan. Setelah dibebaskan dari berbagai ikatan, dibebaskan dari setiap perlindungan, maka datanglah kekuatann asing untuk menyergapnya. Kalau kekuatan asing sudah menerkam tidak ada kebebasan diberikan, seleuruh bidang kehidupan ditentukan oleh mereka, mulai dari cara berpikir, selera, sikap, pola hidup dan sebagainya. Itulah kondisi kita saat ini.
Pada dasarnya bangsa kita belum memiliki pemimpin yang mampu membimbing, mengarahkan haluan negara, mengarahkan orientasi masyarakat, melangkah menuju kesejahteraan rakyat. Yang ada baru para agen, yang hanya bisa bertindak menurut agenda yang didiktekan oleh bangsa lain. Akhirnya pemerintah juga tidak punya agenda yang beneran tentang kesejahteraan rakyat, tentang perlindungan pada rakyat, karena rogram tersebut tidak diagendakan oleh patron asingnya. (Munim DZ)
