Dalam upaya bangkit dari krisis nasional yang berkepanjangan, diperlukan langkah untuk membangun kembali Indonesia dengan berpegang teguh kepada prinsip persatuan, kemanusiaan dan keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
<>Langkah ini memerlukan adanya konsensus baru yang melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa kecuali, agar tercipta Indonesia yang benar-benar mengejawantahkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang menjadi watak dasar bangsa ini.
Dalam kenyataannya, bangsa ini belum bisa sepenuhnya melakukan dialog yang melibatkan semua pihak secara menyeluruh akibat adanya warisan sejarah masa lalu yang pahit, yaitu terjadinya ketegangan, bahkan konflik antara kelompok komunis dengan segenap pendukungnya dengan kelompok non komunis, yang terjadi sejak tahun 1948 hingga tahun 1965.
Konflik tersebut menelan banyak korban nyawa dan harta dari kedua belah pihak. Hingg saat ini ketegangan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan terjadi friksi bahkan masih memunculkan kecurigaan yang berkepanjangan.
Untuk mengatasi ketegangan dan warisan konflik masa lalu itu, maka sekarang ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan silaturahmi antara semua pihak untuk melakukan dialog terbuka, untuk membangun kembali fase baru kehidupan berbangsa.
Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan kedua pihak saling memahami posisi masing-masing, sehingga bisa saling memaafkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan sebagai langkah penting untuk melakukan rekonsiliasi.
Dengan adanya rekonsiliasi ini, diharapkan bisa diciptakan konsensus nasional baru guna membangun kembali Indonesia yang bersatu, utuh, dan berkeadilan berlandaskan semangat Proklamasi, Pancasila, dan UUD1945.
Hanya dengan adanya kerjasama semua pihak itulah, martabat dan kedaulatan Indonesia bisa ditegakkan kembali. Keadilan dan kemakmuran bisa diwujudkan, sehingga bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa lain, bahkan bisa menjadi pelopor dan motivator bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jakarta, 14 Agustus 2012
