Warta
Anak Muda NU Usulkan Ketum PBNU Dipilih 'Dewan Kolektif Syuriyah'
Jumat, 7 Agustus 2009 | 13:04 WIB
Cirebon, NU Online
Kalangan anak muda NU mengusulkan ketua umum (tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak dipilih oleh muktamirin atau peserta muktamar. Muktamirin hanya memilih rais aam (syuriyah) PBNU, sementara ketua umum dipilih oleh ’dewan kolektif syuriyah’ yang ditunjuk oleh muktamirin.
Demikian salah satu butir rekomendasi Halaqah Nasional Warga NU yang bertema “Menyongsong Muktamar ke-32 NU, Menata Masa Depan NU,” di Kempek, Cirebon, Jum’at (7/8). Halaqah ini dipelopori oleh anak-anak muda NU dari Jakarta, Yogyakarta, Cirebon, dan perwakilan anak muda NU dari beberapa daerah di Indonesia.<>
Dalam pernyataan pers yang diterima NU Online, kalangan anak muda NU ini diwakili oleh Rumadi (Jakarta), Abd. Moqsith Ghazali (Jakarta), Imdadun Rahmat (Jakarta), Nur Khalik Ridwan (Yogyakarta), Nuruzzaman (Cirebon), Maman Imanul Haq (Majalengka), Dodo Widarda (Sumedang), Wari (Subang), Nuruzaman Amin (Nganjuk, Jatim), dan Yusuf Tanthawi (NTB).
Dalam pernyataan itu disebutkan, usulan pemilihan ketua umum oleh dewan kolektif syuriyah itu bertujuan untuk menghindari adanya kepemimpinan ganda atau dualisme kepemimpinan.
”Dualisme kepemimpinan NU akan terus terjadi manakala tanfidizyah dan syuriyah dipilih langsung oleh muktamirin. Muktamirin sebaiknya hanya memilih langsung rais aam Syuriyah dan dewan kolektif Syuriyah, dan ketua tanfidziyah atas usulan muktamirin dipilih oleh dewan kolektif syuriyah,” demikian dalam pernyataan pers hasil halaqah.
Sementara itu kriteria rais aam syuriyah yang diusulkan adalah warga NU yang tidak merangkap di organisasi lain, menandatangani kontrak jam’iyah di hadapan muktamirin untuk memperjuangkan dan meneguhkan khittah NU dan tidak akan terlibat di dalam politik praktis, serta mengetahui ilmu-ilmu pesantren, wara’, dan alim dalam masalah-masalah kemanusiaan dan akhirat.
Halaqah juga memberikan imbauan khusus agar NU meneguhkan kembali pengabdian di jalur gerakan sosial keagamaan sebagai ruh gerakan yang dirumuskan dalam khittah NU, dan menolak NU difungsikan untuk meraih jabatan-jabatan kekuasaan dan politik praktis.
Terkait pelaksanaan Muktamar ke-32 NU di Makassar pada Januari 2010 mendatang, kalangan anak muda berharap Muktamar tidak dikotori dengan praktik money politics yang akan merusak sendi-sendi moral NU.
Sementara warga NU juga dimohon untuk segera melakukan penjaringan nama-nama yang mempunyai kredibilitas dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk untuk memimpin NU di masa yang akan datang. (nam)
Kalangan anak muda NU mengusulkan ketua umum (tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak dipilih oleh muktamirin atau peserta muktamar. Muktamirin hanya memilih rais aam (syuriyah) PBNU, sementara ketua umum dipilih oleh ’dewan kolektif syuriyah’ yang ditunjuk oleh muktamirin.
Demikian salah satu butir rekomendasi Halaqah Nasional Warga NU yang bertema “Menyongsong Muktamar ke-32 NU, Menata Masa Depan NU,” di Kempek, Cirebon, Jum’at (7/8). Halaqah ini dipelopori oleh anak-anak muda NU dari Jakarta, Yogyakarta, Cirebon, dan perwakilan anak muda NU dari beberapa daerah di Indonesia.<>
Dalam pernyataan pers yang diterima NU Online, kalangan anak muda NU ini diwakili oleh Rumadi (Jakarta), Abd. Moqsith Ghazali (Jakarta), Imdadun Rahmat (Jakarta), Nur Khalik Ridwan (Yogyakarta), Nuruzzaman (Cirebon), Maman Imanul Haq (Majalengka), Dodo Widarda (Sumedang), Wari (Subang), Nuruzaman Amin (Nganjuk, Jatim), dan Yusuf Tanthawi (NTB).
Dalam pernyataan itu disebutkan, usulan pemilihan ketua umum oleh dewan kolektif syuriyah itu bertujuan untuk menghindari adanya kepemimpinan ganda atau dualisme kepemimpinan.
”Dualisme kepemimpinan NU akan terus terjadi manakala tanfidizyah dan syuriyah dipilih langsung oleh muktamirin. Muktamirin sebaiknya hanya memilih langsung rais aam Syuriyah dan dewan kolektif Syuriyah, dan ketua tanfidziyah atas usulan muktamirin dipilih oleh dewan kolektif syuriyah,” demikian dalam pernyataan pers hasil halaqah.
Sementara itu kriteria rais aam syuriyah yang diusulkan adalah warga NU yang tidak merangkap di organisasi lain, menandatangani kontrak jam’iyah di hadapan muktamirin untuk memperjuangkan dan meneguhkan khittah NU dan tidak akan terlibat di dalam politik praktis, serta mengetahui ilmu-ilmu pesantren, wara’, dan alim dalam masalah-masalah kemanusiaan dan akhirat.
Halaqah juga memberikan imbauan khusus agar NU meneguhkan kembali pengabdian di jalur gerakan sosial keagamaan sebagai ruh gerakan yang dirumuskan dalam khittah NU, dan menolak NU difungsikan untuk meraih jabatan-jabatan kekuasaan dan politik praktis.
Terkait pelaksanaan Muktamar ke-32 NU di Makassar pada Januari 2010 mendatang, kalangan anak muda berharap Muktamar tidak dikotori dengan praktik money politics yang akan merusak sendi-sendi moral NU.
Sementara warga NU juga dimohon untuk segera melakukan penjaringan nama-nama yang mempunyai kredibilitas dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk untuk memimpin NU di masa yang akan datang. (nam)
