Jakarta, NU Online
Baitul Muslimin Indonesia (BMI) pun menolak gagasan pendirian Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisai sayap keagamaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan tetap setia pada Negara Kebangsaan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Umum BMI yang juga Ketua Bidang Agama dan Kerohanian DPP PDIP KH Hamka Haq, mengatakan, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, BMI tidak merasa memiliki kepentingan dalam perjuangan Khilafah Islamiyah internasional sebagaimana beberapa hari terakhir marak diberitakan media massa nasional.<>

“Karena hal itu adalah masa lalu, sangat utopian, tidak realistis dalam konteks historis maupun kondisi kekinian. Bahkan, Nabi Muhammad SAW tidak membawa konsep khilafah, melainkan imammah (kepemimpinan). Kegagalan khilafah dalam konteks historis, sudah dibuktikan lewat dinasti kekhalifahan Muawwiyah yang legalitasnya lebih banyak ditentukan oleh keberanian menghabisi lawan politiknya,” terang Hamka Haq.

Untuk zaman sekarang, lanjutnya, bangsa Arab pasti akan berkelahi tiada habisnya, sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. "Dan jika terminlogi ‘Quraisy’ diartikan sebagai bangsa yang kuat, maka setelah Islam tersebar ke Eropa, Amerika, Jepang, India, Cina yang lebih kuat dari segi keilmuan, ekonomi dan militer, serta Indonesia sebagai negara terbesar umat Islamnya, semuanya tentu berhak mengklaim untuk menjadi Khalifah," katanya.

Ketika ditanya apakah ide perjuangan khilafah tersebut dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI, Hamka Haq mengatakan, “Jika khilafah itu sudah dikaitkan dengan aspek politik, bahwa NKRI ini harus menjadi bagian khilafah itu, dan tentunya pemerintahan dan konstitusi harus berubah, saya pikir itu merupakan ancaman bagi NKRI.” (sm/rif)