Jakarta, NU Online
Pemerintah sebaiknya membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan membuat lembaga pendidikan baru pencetak calon aparatur pemerintahan yang lebih baik. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Bagdja, di Jakarta, Rabu (11/4) kemarin.
Bagdja mengatakan, sistem di dalam perguruan tinggi yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu sudah sedemikian parah. Sehingga percuma jika pemerintah tetap mempertahankan keberadaannya meski telah diupayakan untuk perbaikan sistem. “Mereka kan sudah dikasih kesempatan untuk memperbaiki,” tandasnya.
<>Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu menduga kuat adanya ketidakberesan upaya pemerintah dalam menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas. Apalagi, katanya, kasus tewasnya praja IPDN akibat penganiayaan seniornya, seperti Cliff Muntu, bukan hanya sekali.
IPDN, lembaga pendidikan yang seharusnya bisa menciptakan aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat, telah berubah menjadi kampus yang mengajarkan kekerasan terhadap mahasiswanya. “Ini kan bukti bahwa pemerintah telah salah mengurus pendidikan. Sudah menggunakan uang negara, eh malah jadi pendidikan yang mengajarkan kekerasan,” ujar Bagdja.
Kasus tewasnya seorang praja IPDN Wahyu Hidayat pada 2003 silam, menurut Bagdja, seharusnya menjadi kesempatan bagi IPDN untuk memperbaiki. Namun hal itu tidak dilakukan sehingga kejadian serupa terulang kembali.
“Masak sampai bisa terjadi lagi. IPDN telah membuang kesempatan yang diberikan pemerintah kepadanya. Ini sangat disayangkan. Seharusnya kejadian seperti itu tidak terulang lagi, jika sistem pendidikan IPDN benar,” terang Bagdja.
Kekerasan di kampus IPDN, katanya, ibarat gunung es. Ia menduga masih banyak kasus serupa lainnya yang belum terungkap, karena sengaja ditutupi oleh pihak IPDN sendiri. Kenyataan tersebut patut disayangkan, karena dunia pendidikan seharusnya bebas dan bersih dari pendidikan kekerasan.
Lembaga pendidikan seperti IPDNU, katanya, seharusnya mengedepankan aspek yang bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi rakyat. Calon camat misalnya, seharusnya mereka menguasai masalah kerakyatan juga solusinya daripada latihan fisik yang berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dan pembunuhan.
“Kalau mereka suka kekerasan seperti itu, nanti kalau menjadi camat atau pejabat lain, jika melihat orang yang tidak cocok, bisa langsung main pukul. Jadi, yang diajarkan di IPDN itu tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya. (rif/amh)
