Jakarta, NU Online
Pakar Pendidikan Dr Jahja Umar meminta Departemen Agama (Depag) agar tidak hanya peduli pada madrasah negeri, dan agar lebih mengutamakan madrasah swasta, mengingat 92 persen madrasah yang ada merupakan milik masyarakat (swasta).
"Selama ini, sekolah swasta dianaktirikan pemerintah, tetapi ini seharusnya tidak berlaku di Depag yang 92 persen madrasahnya milik swasta dan hanya 8 persen milik pemerintah," kata Jahja pada lokakarya "Pembangunan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional: Refleksi dan Proyeksi" di Jakarta, Jumat (16/1).<>
Bahkan, jika mengacu pada pesantren, lanjut mantan Dirjen Pendidikan Islam Depag itu, 100 persen merupakan milik swasta dan berada di pedesaan yang 90 persen miskin. Ia juga mengatakan, berdasarkan hasil uji, mutu madrasah di bawah pengelolaan Depag masih rendah dibanding sekolah umum di bawah pengelolaan Depdiknas, karena itu Depag harus mengejar ketertinggalan tersebut.
Caranya, lanjut dia, selain dengan tidak menganaktirikan madrasah swasta, juga terus mengedepankan mutu madrasah dalam setiap kebijakan.
Ia mengingatkan, dalam setiap kebijakan alokasi anggaran, Depag agar mengutamakan pelaku utama pendidikan yakni madrasah itu sendiri, guru serta siswanya dan bukan mengutamakan anggaran bagi manajemen di Depag pusat.
"Untuk kegiatan di pusat, cukup 10 persen saja, 90 persen untuk madrasah, siswa dan gurunya. Waktu saya Dirjen di Depag, saya mulai guyur madrasah dengan beasiswa," katanya.
Pihaknya, lanjut dia, juga membuka kerja sama dengan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan perguruan tinggi negeri lainnya agar siswa pesantren yang miskin dan cerdas bisa masuk tanpa tes seperti siswa sekolah umum dan memberi mereka beasiswa.
Selain itu, memberi tunjangan bagi guru-guru madrasah dan akses untuk belajar mata pelajaran sains dan teknologi sehingga mampu membuat siswanya kelak lebih bermutu, ujarnya.
Pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Malaysia itu juga mengungkapkan bahwa di Malaysia, 70 persen anggaran pendidikan adalah untuk gurunya sehingga pendidikan di Malaysia bisa cepat maju. (ant/rif)
Pakar Pendidikan Dr Jahja Umar meminta Departemen Agama (Depag) agar tidak hanya peduli pada madrasah negeri, dan agar lebih mengutamakan madrasah swasta, mengingat 92 persen madrasah yang ada merupakan milik masyarakat (swasta).
"Selama ini, sekolah swasta dianaktirikan pemerintah, tetapi ini seharusnya tidak berlaku di Depag yang 92 persen madrasahnya milik swasta dan hanya 8 persen milik pemerintah," kata Jahja pada lokakarya "Pembangunan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional: Refleksi dan Proyeksi" di Jakarta, Jumat (16/1).<>
Bahkan, jika mengacu pada pesantren, lanjut mantan Dirjen Pendidikan Islam Depag itu, 100 persen merupakan milik swasta dan berada di pedesaan yang 90 persen miskin. Ia juga mengatakan, berdasarkan hasil uji, mutu madrasah di bawah pengelolaan Depag masih rendah dibanding sekolah umum di bawah pengelolaan Depdiknas, karena itu Depag harus mengejar ketertinggalan tersebut.
Caranya, lanjut dia, selain dengan tidak menganaktirikan madrasah swasta, juga terus mengedepankan mutu madrasah dalam setiap kebijakan.
Ia mengingatkan, dalam setiap kebijakan alokasi anggaran, Depag agar mengutamakan pelaku utama pendidikan yakni madrasah itu sendiri, guru serta siswanya dan bukan mengutamakan anggaran bagi manajemen di Depag pusat.
"Untuk kegiatan di pusat, cukup 10 persen saja, 90 persen untuk madrasah, siswa dan gurunya. Waktu saya Dirjen di Depag, saya mulai guyur madrasah dengan beasiswa," katanya.
Pihaknya, lanjut dia, juga membuka kerja sama dengan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan perguruan tinggi negeri lainnya agar siswa pesantren yang miskin dan cerdas bisa masuk tanpa tes seperti siswa sekolah umum dan memberi mereka beasiswa.
Selain itu, memberi tunjangan bagi guru-guru madrasah dan akses untuk belajar mata pelajaran sains dan teknologi sehingga mampu membuat siswanya kelak lebih bermutu, ujarnya.
Pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Malaysia itu juga mengungkapkan bahwa di Malaysia, 70 persen anggaran pendidikan adalah untuk gurunya sehingga pendidikan di Malaysia bisa cepat maju. (ant/rif)
