Jakarta, NU Online
Pelaksanaan Ibadah Haji tetap akan menjadi pengawasan DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI, karena masih banyak keluhan jamaah haji Indonesia terkait pelaksanaan ibadah haji selama ini.
“Pada musim haji tahun 2010 ini DPR telah membentuk dua Timwas, yang bertugas di awal pelaksanaan dan disaat pelaksanaan haji guna memantau secara langsung, mulai dari pemondokan, transportasi, katering-makanan, kesehatan jamaah haji dan pelayanan lainnya,”tandas Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2010-2011 di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/11).<>
Tim pengawas diharapkan dapat memberikan laporannya pada masa persidangan ini untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang. Sedangkan keluhan tahun ini masih sekitar pemondokan yang jauh dari Makkah, transportasi dan penerbangan yang terlambat, masih adanya jamaah haji yang keracunan makanan dan lain-lain.
Karena itu kata Marzuki Ali, DPR berpendapat Timwas haji masih diperlukan karena dari pengawasan tahun 2009 lalu, DPR telah berhasil menurunkan sebesar 80 dollar AS ongkos BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji), sehingga menjadi rata-rata sebesar Rp 31.080.600,- dan mendekatkan pemondokan jamaah haji di ring I (jaraknya maksimal 2 Km dari Masjidil Haram) dan ring II (2-4 Km dari Masjidil Haram) yang semula sampai ring V dll.(amf)
Pelaksanaan Ibadah Haji tetap akan menjadi pengawasan DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI, karena masih banyak keluhan jamaah haji Indonesia terkait pelaksanaan ibadah haji selama ini.
“Pada musim haji tahun 2010 ini DPR telah membentuk dua Timwas, yang bertugas di awal pelaksanaan dan disaat pelaksanaan haji guna memantau secara langsung, mulai dari pemondokan, transportasi, katering-makanan, kesehatan jamaah haji dan pelayanan lainnya,”tandas Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2010-2011 di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/11).<>
Tim pengawas diharapkan dapat memberikan laporannya pada masa persidangan ini untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang. Sedangkan keluhan tahun ini masih sekitar pemondokan yang jauh dari Makkah, transportasi dan penerbangan yang terlambat, masih adanya jamaah haji yang keracunan makanan dan lain-lain.
Karena itu kata Marzuki Ali, DPR berpendapat Timwas haji masih diperlukan karena dari pengawasan tahun 2009 lalu, DPR telah berhasil menurunkan sebesar 80 dollar AS ongkos BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji), sehingga menjadi rata-rata sebesar Rp 31.080.600,- dan mendekatkan pemondokan jamaah haji di ring I (jaraknya maksimal 2 Km dari Masjidil Haram) dan ring II (2-4 Km dari Masjidil Haram) yang semula sampai ring V dll.(amf)
