Jakarta, NU Online
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI, Effendy Choirie, mengatakan, penggunaan hak angket oleh parlemen dilakukan untuk membongkar kejahatan para mafia dan spekulan tender minyak dan gas (migas) dan bahan bakar minyak (BBM). Targetnya tidak hanya pada era pemerintahan saat ini, tapi seluruhnya.
Hal itu dikatakan Effendy saat berbicara pada diskusi bertajuk “Angket dan Pemakzulan Presiden” di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (27/6). Hadir juga sebagai narasumber pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Wakil Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Denny Indrayana.<>
Effendy menjelaskan, Indonesia adalah pengimpor dan produsen minyak. Namun, anehnya, kata dia, harga minyak justru sangat tinggi dan menyengsarakan rakyat. “Bukan memakmurkan rakyat dan anehnya pemerintah selalu menaikkan harga BBM,” tandasnya.
Karena itu, imbuhnya, melalui hak angket, DPR akan mengundang seluruh pakar migas, ekonomi, pakar hukum, dan lain-lain. “Kalau nanti terbukti ada penyimpangan dan melanggar hukum, apakah lalu ada impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden, sepenuhnya tergantung kepada kemauan politik di DPR,” jelasnya.
Namun demikian, lanjutnya, pemakzulan itu tak akan dilakukan. Sebab, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, sebagian besar presiden selalu diturunkan. Menurutnya, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebaikany dipertahankan.
“Sebaiknya dipertahankan, tapi tidak kita pilih lagi dalam Pemilu 2009. Jadi, masyarakat ini juga sudah capek kalau jatuh-menjatuhkan presiden,” tandas Effendy.
Hal senada dikatakan Maruarar Sirait. Menurutnya, hak angket untuk kasus BBM, antara lain, agar partai politik mendapat dukungan rakyat. Sebab, kenaikan harga BBM cukup menyengsarakan rakyat.
“Fakta di lapangan 90,5 persen rakyat menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, kita akan panggil seluruh pakar di bidang perminyakan untuk mengungkap masalah perminyakan Pertamina, karena selama puluhan tahun, tidak pernah memberi laporan yang benar,” katanya.
Kalau terbukti pemerintah tidak bisa dipercaya lagi, maka kenaikan harga BBM harus dibatalkan. Selanjutnya, harus segera dicarikan solusi untuk tidak menaikkan harga BBM. (nif)
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI, Effendy Choirie, mengatakan, penggunaan hak angket oleh parlemen dilakukan untuk membongkar kejahatan para mafia dan spekulan tender minyak dan gas (migas) dan bahan bakar minyak (BBM). Targetnya tidak hanya pada era pemerintahan saat ini, tapi seluruhnya.
Hal itu dikatakan Effendy saat berbicara pada diskusi bertajuk “Angket dan Pemakzulan Presiden” di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (27/6). Hadir juga sebagai narasumber pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Wakil Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Denny Indrayana.<>
Effendy menjelaskan, Indonesia adalah pengimpor dan produsen minyak. Namun, anehnya, kata dia, harga minyak justru sangat tinggi dan menyengsarakan rakyat. “Bukan memakmurkan rakyat dan anehnya pemerintah selalu menaikkan harga BBM,” tandasnya.
Karena itu, imbuhnya, melalui hak angket, DPR akan mengundang seluruh pakar migas, ekonomi, pakar hukum, dan lain-lain. “Kalau nanti terbukti ada penyimpangan dan melanggar hukum, apakah lalu ada impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden, sepenuhnya tergantung kepada kemauan politik di DPR,” jelasnya.
Namun demikian, lanjutnya, pemakzulan itu tak akan dilakukan. Sebab, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, sebagian besar presiden selalu diturunkan. Menurutnya, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebaikany dipertahankan.
“Sebaiknya dipertahankan, tapi tidak kita pilih lagi dalam Pemilu 2009. Jadi, masyarakat ini juga sudah capek kalau jatuh-menjatuhkan presiden,” tandas Effendy.
Hal senada dikatakan Maruarar Sirait. Menurutnya, hak angket untuk kasus BBM, antara lain, agar partai politik mendapat dukungan rakyat. Sebab, kenaikan harga BBM cukup menyengsarakan rakyat.
“Fakta di lapangan 90,5 persen rakyat menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, kita akan panggil seluruh pakar di bidang perminyakan untuk mengungkap masalah perminyakan Pertamina, karena selama puluhan tahun, tidak pernah memberi laporan yang benar,” katanya.
Kalau terbukti pemerintah tidak bisa dipercaya lagi, maka kenaikan harga BBM harus dibatalkan. Selanjutnya, harus segera dicarikan solusi untuk tidak menaikkan harga BBM. (nif)
